KABAR MADURA | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pemkab Sumenep diminta bertindak cepat terhadap polemik antara masyarakat Kepulauan Kangean dengan Kangean Energy Indonesia (KEI) Ltd yang berencana melakukan survei uji seismik.
“Jangan dibiarkan berlarut-larut. Di tengah situasi seperti ini, SKK Migas dan Pemkab Sumenep harus segera hadir dan memberikan solusi bijak. Tentu kami berdiri bersama masyarakat,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumenep, M Syukri, Rabu (2/7/2025).
Sejatinya, kata Syukri, dirinya baru datang dari melakukan ibadah haji, sehingga baru mengikuti terhadap perkembangan persoalan PT KEI dengan warga.
“Saya berada di Mekkah, saya baru update. Makanya, sekarang saya akan hadir untuk persoalan ini,” tegasnya.
Menurut politisi PPP itu, warga menolak kehadiran PT KEI di Kangean, tentu dengan berbagai alasan. Sebab, masyarakat tidak akan serta-merta menolak tanpa hal yang kuat terhadap penolakan itu sendiri.
“Sangat wajar ketika masyarakat menolak ketika mendapatkan penjelasan yang utuh, baik dari SKK Migas dan Pemkab. Sebab, menurut kami tidak cukup ketika hanya perusahaan yang menjelaskan,” urainya.
Maka dari itu, lanjut politisi asal Kangean tersebut, baik SKK Migas dan Pemkab Sumenep sudah semestinya hadir di tengah situasi genting seperti saat ini.
SKK Migas dan Pemkab Sumenep harus memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang dampak jika dilakukan eksploitasi migas, termasuk keuntungannya.
“Mereka (SKK Migas dan Pemkab Sumenep) harus segera hadir. Jangan hanya menyaksikan masyarakat dengan KEI berbenturan, jangan hanya cari aman. Sudah selayaknya mereka hadir di tengah-tengah masyarakat, jelaskan secara menyeluruh dampak dan keuntungannya tanpa ada yg ditutup-tutupi,” paparnya.
Ditegaskan Syukri, supaya secepatnya SKK Migas dan Pemkab Sumenep memberi penjelasan kepada seluruh elemen masyarakat secara menyeluruh tentang segala sesuatu terkait pelaksanaan survei uji seismik migas di Kangean.
Pihaknya juga meminta supaya untuk sementara menghentikan tahapan-tahapan sebelum adanya penjelasan secara menyeluruh kepada masyarakat.
Pihak kehumasan SKK Migas tidak memberikan respon saat dimintai konfirmasi di saat legislatif Sumenep meminta SKK Migas turun tangan.
Terpisah, Kabag Perekonomian Setkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar berharap supaya semua pihak saling menguatkan agar situasi saat ini tidak berlanjut.
“Kami tidak ingin memberikan kesan yang tidak baik tentang investasi di Sumenep,” katanya singkat. (ong/zul)
