KABAR MADURA | Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal asal Pamekasan tidak dipungkiri masih tersebar di beberapa negara perantauan. Selama periode Januari hingga pertengahan Oktober 2024 ini terdapat puluhan PMI yang dipulangkan.
Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Meengah dan Ketenagakerjaan (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan Ali Syahbana mengatakan, saat ini ada 32 PMI ilegal yang dipulangkan atau dideportasi.
“Kalau yang berangkat secara resmi sementara ini ada 70 orang. Sedangkan yang dipulangkan 32 orang,” ungkapnya, Kamis (24/10/2024).
Ali menjelaskan, dari 32 PMI yang dideportasi itu lantaran meninggal dan ada yang karena bermasalah atau diketahui ilegal. Rinciannya, 19 orang dipulangkan karena bermasalah. Sedangkan 13 orang lainnya karena meninggal.
Bahkan, lanjut Ali, yang meninggal pun terkadang juga diketahui tidak resmi. Sehingga, pengurusan administrasi pemulangannya cukup terhambat. Menurutnya, jika PMI yang meninggal itu ilegal, maka segala biaya pengurusannya ditanggung secara mandiri oleh pihak keluarga.
“Tapi kalau yang meninggal itu berangkatnya resmi, semuanya ditanggung. Bahkan, ada tunjangan juga untuk keluarga atau ahli waris,” tambhanya.
Dia mengakui bahwa untuk tahun ini pihaknya tidak bisa melakukan sosialisasi secara khusus mengenai prosedural PMI secara legal. Sebab, anggaran Rp25 juta yang sudah dialokasikan sebelumnya kena pemangkasan. Padahal, pihaknya telah merencanakan agenda sosialisasi di beberapa wilayah, yakini di Kecamatan Pakong, Palengaan, dan Pegantenan.
Ali juga menjelaskan, enggannya masyarakat untuk mengurus pemberangkatan secara legal karena prosesnya dianggap terlalu lama. Sehingga, lebih memilih jalur ilegal yang notabene lebih cepat dan mudah.
“Kalau tahun kemarin sosialisasi terlaksana di Batumarmar, Waru, dan Pasean. Tahun ini tidak ada, karena kena refocusing. Tapi, kami tetap lakukan edukasi dan sosialisasi, misal ada pemulangan atau sejenisnya, sambil lalu kita sosialisasikan,” tukasnya. (nur/zul)
