KABAR MADURA | Sebanyak 170 penyandang disabilitas yang berasal dari luar daerah Sampang tidak akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.
Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos PPPA Sampang Zainal Muttaqien mengatakan, setelah data penerima manfaat bansos disabilitas diverifikasi, beberapa memiliki KTP luar Sampang. Sedangkan bansos tersebut hanya untuk warga Sampang.
“Kami tidak bisa memasukkan mereka dalam daftar penerima bansos daerah karena tidak terdaftar sebagai penduduk resmi Sampang,” ujarnya.
Terdapat 4.200 data penyandang disabilitas telah terverifikasi dalam proses pendataan penerima bantuan sosial tahun 2025. Namun, bantuannya hanya menyasar pada 4.000 orang.
Dari total data yang dikumpulkan, sebanyak 170 orang diketahui ber-KTP di luar wilayah Sampang, sehingga tidak memenuhi syarat administratif. Sementara 30 orang lainnya dinyatakan tidak dapat menerima bantuan karena keterbatasan anggaran yang disiapkan.
“Kami tidak bisa menjamin mendapatkan bantuan semua, karena anggaran yang disiapkan sebesar Rp3 miliar itu hanya untuk untuk 4.000 penyandang disabilitas,” ujarnya.
Sebanyak 4.000 disabilitas penerima bantuan sosial yang masuk dalam data itu dipastikan akan menerima bantuan sebesar Rp750 per orang. Bantuan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas.
“Untuk penyaluran bansos ini akan dilakukan secara simbolis pada Mei ini, dan untuk selanjutnya akan segera diproses,” tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sampang Munawi berharap agar datanya disabilitas akura dan bantuannyat betul-betul tepat sasaran.
“Kami cuman berharap penyandang disabilistas tahun depan bisa mendapatkan bantuan semua, dan juga kami harap anggarannya semakin besar agar penyalurannya semakin merata,” harapnya. (km90/sub/waw)
