KABAR MADURA | Meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menyatakan pasokan gas LPG 3 kg berjalan normal, kenyataannya berbanding terbalik. Warga Sumenep, terutama di pedesaan, mengaku tetap kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Bahkan, harga jual di tingkat pengecer masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).
Subaidi, warga Desa Lenteng, Kecamatan Lenteng, menjadi satu dari sekian banyak korban kelangkaan gas. Dia mengaku harus merogoh kocek hingga Rp22 ribu per tabung, jauh di atas HET resmi yang ditetapkan sebesar Rp19 ribu.
“Gas masih langka di sini. Sekalipun ada, harganya sudah Rp22 ribu. Kami harus keliling cari ke beberapa warung, baru bisa dapat. Kadang bahkan kosong total,” ungkap Subaidi, Senin (23/6/2025).
Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar mengklaim pihaknya telah kembali turun ke lapangan untuk menelusuri kelangkaan tersebut. Dia menyebut bahwa masalah bukan terjadi di tingkat agen, melainkan di jaringan pengecer.
“Kami temukan faktanya, banyak pengecer ternyata tidak langsung ambil dari agen resmi. Mereka ambil dari pengecer lain, jadi harga terus naik,” ujarnya.
Dadang juga meminta para pengecer untuk tidak melakukan penimbunan dan membatasi stok maksimal 10 tabung per titik jual.
“Kami imbau agar pengecer hanya stok maksimal 10 tabung agar distribusi merata. Kalau terbukti menumpuk, bisa ditindak,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Sumenep juga telah memanggil Bagian Perekonomian dan menyoroti temuan praktik penjualan gas di atas HET oleh oknum agen. Anggota Komisi I DPRD Sumenep Hairul Anwar bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap regulasi subsidi.
“Kalau terbukti ada agen atau subagen yang nakal, harus dicabut izinnya. Gas 3 kg ini untuk rakyat miskin, bukan untuk dijadikan ladang bisnis kotor,” kata Hairul. (ara/waw)
