KABAR MADURA | Kepastian kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk Kabupaten Sumenep tahun 2026 hingga kini belum juga ditentukan. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai diliputi kekhawatiran, lantaran dikhawatirkan alokasi yang ditetapkan nantinya tidak mencukupi kebutuhan masyarakat selama satu tahun penuh.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengungkapkan bahwa hingga akhir Februari ini pihaknya belum menerima surat resmi terkait penetapan kuota BBM subsidi.
“Untuk kuota BBM Sumenep tahun 2026, kami belum menerima surat resmi dari BPH Migas maupun dari ESDM Jawa Timur,” ujarnya.
Menurut Dadang, keterlambatan informasi tersebut bukan hanya dialami Sumenep. Sejumlah kabupaten lain di Jawa Timur juga disebut masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Dia menjelaskan, berdasarkan informasi terakhir dari ESDM Jatim, hingga saat ini memang belum ada surat resmi terkait pembagian kuota BBM untuk seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk Sumenep.
Meski demikian, Pemkab Sumenep berharap alokasi tahun ini tidak lebih kecil dari tahun sebelumnya. Sebab, kebutuhan BBM subsidi, khususnya solar dan pertalite, sangat vital bagi masyarakat, mulai dari nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga sektor transportasi.
Sebagai gambaran, pada tahun 2025 lalu kuota BBM jenis solar untuk Sumenep ditetapkan sebesar 44.047 kiloliter (KL). Sementara untuk jenis pertalite mencapai 75.296 KL
Jika nantinya kuota yang diberikan tidak mencukupi, Pemkab Sumenep berencana segera mengajukan penambahan. Langkah tersebut dinilai penting agar distribusi energi bersubsidi tetap aman dan tidak memicu kelangkaan di tengah masyarakat.
“Semoga kuota Sumenep tahun ini tidak berkurang dari tahun lalu,” imbuh Dadang penuh harap.
Dengan belum turunnya kepastian kuota, Pemkab Sumenep kini memilih bersikap siaga sambil terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, demi memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi sepanjang 2026. (ara/waw)
