Anggaran 2 OPD Terpangkas Paling Besar dalam Efisiensi Pemkab Pamekasan

KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melakukan efisiensi besar-besaran terhadap anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Kebijakan ini berdampak pada pemangkasan anggaran hingga puluhan miliar rupiah, dengan dua dinas menjadi sasaran terbesar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan  Sahrul Munir menjelaskan, efisiensi dilakukan secara merata di semua OPD, meski porsinya berbeda-beda. Dari catatan BPKPD, pemangkasan terbesar terjadi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) yang harus rela kehilangan anggaran dana alokasi khusus (DAK) sekitar Rp28 miliar.

Posisi kedua ditempati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan pemangkasan dana alokasi umum (DAU) sekitar Rp26 miliar. Total, dua OPD ini mengalami pengurangan anggaran hingga Rp54 miliar.

Baca Juga:  Jelang Tahun Ajaran Baru, Penentuan Lahan Sekolah Rakyat di Pamekasan Belum Final

“Kita kurangi belanjanya, tidak dialihkan. Semua OPD pasti kena efisiensi. Efisiensi terbesar di dua OPD itu,” ungkap Sahrul Munir kepada Kabar Madura, Selasa (26/8/2025).

Sahrul menegaskan, efisiensi anggaran tidak dilakukan sembarangan. Pemangkasan tetap harus mengacu pada aturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan di masing-masing OPD.

Beberapa pos anggaran yang menjadi sasaran efisiensi antara lain perjalanan dinas, belanja makan dan minum, pengadaan alat tulis kantor (ATK), serta beberapa kebutuhan operasional lainnya.

Menurutnya, pemangkasan itu diharapkan tidak mengganggu kinerja pelayanan publik. OPD diminta tetap bisa memaksimalkan anggaran yang tersisa agar pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal.

Baca Juga:  Pemkab Sumenep Pastikan PPPK Aman, Tak Ada Pemutusan Kontrak Meski Ada Efisiensi Anggaran

Sahrul juga mengungkapkan, efisiensi kali ini bukan yang terakhir. Pemkab sedang memproses pemetaan efisiensi tahap kedua yang akan kembali dilakukan di semua OPD.

“Untuk efisiensi yang kedua masih belum. Sedang diproses pemetaannya di setiap OPD. Kemungkinan realisasinya di bulan Oktober,” jelasnya. (nur/zul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *