KABAR MADURA | Pernyataan Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sampang Diaz Steny, yang menyebut pengadaan kursi tamu di ruang pejabat senilai Rp846 juta sebagai hal wajar, menuai sorotan tajam dari pimpinan DPRD Sampang.
Wakil Ketua DPRD Sampang Moh. Iqbal Fatoni menilai pernyataan tersebut berpotensi melukai perasaan masyarakat. Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut melakukan efisiensi dengan mengedepankan asas manfaat bagi masyarakat.
“Banyak OPD yang sedang berjuang dengan anggaran minim. Bahkan, beberapa kegiatan tahunan yang dinanti masyarakat terpaksa tidak bisa berjalan maksimal karena efisiensi,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Dia mencontohkan, Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan (Disporabudpar) Sampang tidak bisa menyediakan hadiah untuk lomba kerapan sapi tahun ini. Kegiatan gerak jalan di momentum Agustusan pun tidak dianggarkan dari APBD, melainkan harus mencari sponsor. Bahkan peringatan Hari Jadi Sampang juga dilakukan secara sederhana karena keterbatasan dana.
“Tetapi sekretariat daerah tetap memaksakan pengadaan kursi pejabat dengan anggaran lebih dari Rp800 juta, lalu dianggap hal yang wajar. Ini jelas ironis,” tegasnya.
Iqbal menambahkan, DPRD Sampang selama ini sangat selektif dalam penggunaan anggaran. Beberapa usulan penambahan fasilitas bahkan dipangkas sendiri oleh legislatif demi efisiensi.
“Kalau dilihat, fasilitas dan kursi di kantor DPRD juga banyak yang seadanya. Itu bentuk perhatian kami terhadap efisiensi anggaran. Jadi, ketika pemerintah malah membeli kursi pejabat dengan harga fantastis dan menyebutnya wajar, hal itu bisa menyakiti hati masyarakat. Pernyataan seperti ini harus hati-hati,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kabag Umum Setda Sampang, Diaz Steny, menegaskan pengadaan kursi senilai Rp846.393.400 bukanlah hal yang berlebihan. Menurutnya, pengadaan tersebut tidak dilakukan setiap tahun, melainkan lima tahun sekali.
“Pengadaan kursi pejabat ini ada banyak item, totalnya 24 item dengan jumlah 96 buah. Jadi hal itu wajar. Anggaran juga sudah melalui pertimbangan efisiensi sejak perencanaan awal,” jelasnya. (sub/waw)
