Harga BBM di Indonesia tetap stabil meski krisis energi global. Ini dipengaruhi subsidi, intervensi fiskal, dan strategi menjaga ekonomi nasional.
Kebijakan pemerintah
Pemkab Sumenep Pastikan PPPK Aman, Tak Ada Pemutusan Kontrak Meski Ada Efisiensi Anggaran
Pemkab Sumenep memastikan PPPK tetap aman tanpa pemutusan kontrak meski ada kebijakan efisiensi belanja pegawai hingga 30 persen dalam APBD.
WFH ASN Resmi Berlaku di Pamekasan, Legislatif Ingatkan Tanggung Jawab Kerja
Pemerintah resmi memberlakukan WFH bagi ASN setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan ini disambut dengan catatan dari legislatif agar ASN tetap menjaga tanggung jawab kerja dan kualitas pelayanan publik.
Tidak Lagi Ditanggung Penuh Negara, Ini Skema Baru Dana Pensiun PNS 2026
Pemerintah berencana mengubah sistem dana pensiun PNS menjadi skema fully funded mulai 2026. Skema baru ini bertujuan mengurangi beban APBN dan menjamin keberlanjutan dana pensiun ASN secara mandiri.
Pengangkatan Petugas MBG Jadi PPPK Dinilai Tidak Mencerminkan Keadilan
Rencana pengangkatan petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi PPPK di bawah Badan Gizi Nasional menuai kritik. Kebijakan ini dinilai tidak mencerminkan keadilan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Mengapa Banjir Sumatera Tidak Ditetapkan Bencana Nasional?
Respons pemerintah pusat terhadap banjir besar di Sumatera menuai kritik. Artikel opini ini mengulas dasar konstitusional, politik anggaran, dan alasan mengapa status bencana nasional tak kunjung ditetapkan.
Pemerintah Resmikan Penurunan Harga Pupuk Subsidi, Pertama Kalinya dalam Sejarah
Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kebijakan yang diinstruksikan langsung Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan menekan biaya produksi petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dibuka Tahun 2026, Kenali Aturan Zero Growth dan Minus Growth dalam Seleksi CPNS Terbaru
Pemerintah memastikan seleksi CPNS dibuka kembali pada 2026 dengan menerapkan kebijakan Zero Growth dan Minus Growth. Kebijakan ini membuat proses rekrutmen lebih selektif dan efisien sesuai kebutuhan instansi.
Owner Jawara Alfian: Pengusaha Rokok Lokal Kerap Dimarginalkan Pemerintah
Pengusaha rokok lokal di Madura mengeluhkan kebijakan pemerintah yang dinilai berat sebelah. Mereka harus membayar cukai di muka tanpa dukungan modal atau fasilitas, padahal mampu bersaing dari sisi kualitas produk.
Legislator Sesalkan Pernyataan Pihak Pemkab Sampang yang Anggap Pengadaan Kursi Pejabat Rp800 Juta adalah Wajar
Pernyataan Kabag Umum Setda Sampang Diaz Steny yang menyebut pengadaan kursi pejabat senilai Rp846 juta wajar menuai kritik dari Wakil Ketua DPRD Sampang. Iqbal Fatoni menilai kebijakan itu ironis di tengah efisiensi anggaran dan berpotensi melukai perasaan masyarakat.
Mulai 2026, Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP: Ini Daftar 9 Kelompok yang Dilarang
Mulai 2026, beli LPG 3 Kg wajib pakai KTP. Hanya 4 kelompok berhak mendapat subsidi, sementara 9 kelompok lain resmi dilarang.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.















