Oleh: Sapraji, S.Th.I., M.A.P
Pemekaran wilayah merupakan salah satu solusi strategis yang kerap diusulkan untuk mempercepat pembangunan daerah, mengoptimalkan pelayanan publik, serta membuka peluang mengatasi masalah sosial-ekonomi, seperti kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan. Kabupaten Pamekasan, suatu kabupaten di Pulau Madura, Jawa Timur, tengah menghadapi prospek pemekaran sebagai langkah awal menuju pembentukan provinsi Madura yang mandiri. Namun, muncul pertanyaan penting: apakah pemekaran Pamekasan benar-benar efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
Untuk menjawabnya, kita perlu menilik kondisi sosial-ekonomi kabupaten ini secara mendalam. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan dalam publikasi terbaru berjudul “Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2025” menunjukkan gambaran yang kompleks. Pertumbuhan penduduk Pamekasan tercatat sebesar 0,39% per tahun, dengan total penduduk sekitar 875,8 ribu jiwa pada 2023. Di sisi lain, meskipun Pamekasan memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi di Madura dengan angka 70,32, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih signifikan, yakni 126,43 ribu jiwa atau sekitar 13,93% dari total penduduk. Bahkan angka kemiskinan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 126,02 ribu jiwa pada tahun 2022.
Kondisi ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada selama ini belum cukup efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang rentan miskin. Pengangguran terbuka pun mengalami kenaikan sebesar 0,34% antara tahun 2022 dan 2023, mengindikasikan tantangan besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data tersebut, jika pemekaran tidak disertai dengan kebijakan pembangunan yang tepat dan terintegrasi, risiko ketimpangan sosial akan semakin besar dan kemiskinan tidak berkurang secara signifikan.
Pemekaran Pamekasan diharapkan dapat merespons persoalan ini dengan menyediakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan pelayanan publik yang lebih dekat dan responsif kepada masyarakat. Dengan wilayah administratif yang lebih kecil dan fokus, pemerintah daerah bisa lebih cepat dan tepat dalam menangani kebutuhan spesifik daerah dan masyarakat. Pamekasan memiliki luas wilayah sekitar 585,78 km² dan populasi yang cukup besar, sehingga pemekaran diklaim akan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia dan fiskal.
Lebih dari itu, efektivitas pemekaran sangat bergantung pada kebijakan pembangunan yang bersifat inklusif dan berbasis data. Pemerintah Kabupaten Pamekasan, lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025-2029, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, tokoh agama, dan stakeholder lain dalam proses perencanaan pembangunan. Pendekatan partisipatif ini menjadi kunci agar hasil pembangunan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat dan menghindari munculnya kelompok-kelompok yang tertinggal atau terabaikan.
Salah satu aspek yang mesti menjadi fokus utama setelah pemekaran adalah pemberdayaan sektor unggulan seperti pertanian dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sebagian besar penduduk Pamekasan menggantungkan hidup pada sektor pertanian, terutama tanaman tembakau sebagaimana yang didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penataan Usahaan Tembakau Madura. Kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, termasuk penurunan angka kemiskinan dari 15,30% pada tahun 2021 menjadi 13,93% pada tahun 2023. Melalui pemekaran, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih fokus memberikan dukungan teknis, akses ke pasar, pembiayaan, dan pelatihan kepada para petani dan pelaku UMKM, sehingga mereka tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Selain itu, peningkatan infrastruktur juga menjadi aspek penting. Wilayah pedesaan di Pamekasan selama ini masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan. Pemekaran dapat menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur agar distribusi layanan dan fasilitas bisa lebih merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang memadai juga menjadi jembatan penting untuk mendorong aktivitas ekonomi lokal dan mengurangi biaya produksi bagi para pelaku usaha kecil.
Namun, kita juga harus waspada terhadap risiko finansial dan administratif yang mungkin muncul dari proses pemekaran. Kebutuhan anggaran yang besar untuk mendirikan unit pemerintahan baru dan pengelolaan wilayah yang terpisah bisa menjadi beban berat jika tidak diimbangi dengan perencanaan fiskal yang cermat dan dukungan dari pemerintah provinsi serta pusat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah harus menjadi prioritas untuk mencegah pemborosan dan korupsi yang dapat merugikan masyarakat dan melemahkan upaya pengentasan kemiskinan.
Keberhasilan pemekaran juga tergantung pada kapasitas sumber daya manusia (SDM) daerah. Pemerintah Pamekasan perlu mengembangkan program pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan agar mampu mengelola pemerintahan daerah secara profesional dan responsif. Kesiapan SDM akan menentukan seberapa baik kebijakan dan program pembangunan dapat dijalankan secara efektif di tingkat lokal.
Dari segi sosial kultural, pemekaran wilayah juga memberi peluang menguatkan identitas budaya Madura yang menjadi jati diri masyarakat Pamekasan. Dengan otonomi yang lebih besar, potensi-potensi budaya lokal dapat digali dan dilestarikan, yang pada gilirannya bisa mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya, membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dalam konteks ini, pemekaran bukan sekadar pemisahan administratif, tetapi sebagai langkah strategis dalam reformasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi sosial yang berkelanjutan. Pemekaran Pamekasan harus dijalankan dengan visi yang jelas dan perencanaan matang yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hanya dengan pendekatan holistik seperti ini, upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan bisa dirasakan nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai langkah rekomendasi, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu:
1. Memperkuat basis data dan sistem informasi untuk perencanaan pembangunan berbasis bukti yang akurat dan real-time.
2. Mengutamakan kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan yang menjadi sumber mata pencaharian utama.
3. Mempercepat pengembangan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah tertinggal sebagai penghubung akses ekonomi dan sosial.
4. Menjalankan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sebagai fondasi kemandirian fiskal.
5. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur agar mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan profesionalisme dan responsivitas tinggi.
6. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.
7. Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal sebagai bagian dari identitas sekaligus potensi ekonomi.
Dengan implementasi langkah tersebut, pemekaran Pamekasan bukan hanya akan menjadi simbol administratif, tetapi menjadi tonggak kemajuan sosial-ekonomi yang konkret dan berkelanjutan. Masyarakat Pamekasan tidak hanya akan keluar dari jerat kemiskinan, tetapi juga menikmati kesejahteraan yang merata dan bermakna.
Pada akhirnya, efektivitas pemekaran akan diukur dari hasil nyata di lapangan, apakah angka kemiskinan turun, peluang kerja bertambah, kualitas pendidikan dan kesehatan membaik, serta masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki masa depan yang membanggakan.
Analis Kebijakan Publik dan Founder & CEO IDIS INDONESIA.
