KABAR MADURA | Wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung menuai gelombang kritik dari kalangan mahasiswa dan aktivis. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UNIBA Madura menilai skema pilkada melalui DPRD sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pembinaan Anggota HMI UNIBA Madura, Moh. Marwan, menegaskan bahwa Pilkada tidak langsung bukan sekadar perubahan teknis sistem pemilihan, melainkan bentuk kemunduran demokrasi yang berpotensi mematikan hak politik rakyat di tingkat lokal.
“Pilkada tidak langsung adalah pembunuhan demokrasi secara perlahan. Ini mencabut hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri dan mengalihkan mandat itu ke ruang-ruang politik tertutup,” tegas Marwan, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, wacana tersebut semakin mengkhawatirkan setelah muncul pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan HUT Partai Golkar ke-61 yang menyinggung efisiensi anggaran dengan kalimat, ‘Demokratis tapi jangan buang-buang uang’, merespons usulan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia agar pilkada dilakukan secara tidak langsung.
Marwan menilai, argumentasi efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan dasar untuk mengorbankan prinsip dasar demokrasi. Sebab, pilkada langsung merupakan manifestasi nyata kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
“Pilkada bukan sekadar soal biaya atau efisiensi. Ini soal legitimasi, partisipasi, dan hubungan langsung antara pemimpin dengan rakyatnya,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada secara tegas mengukuhkan sistem pemilihan langsung sebagai mekanisme konstitusional untuk memastikan kepala daerah memperoleh legitimasi dari masyarakat.
Jika kekhawatiran pemerintah berangkat dari potensi konflik atau mahalnya biaya politik, Marwan menilai solusi yang tepat bukan mengubah sistem pemilihan, melainkan memperketat proses pencalonan dan memperbaiki tata kelola demokrasi.
“Jangan salahkan sistem pemilihan langsung. Yang harus dibenahi adalah proses rekrutmen calon, penegakan hukum, dan praktik politik transaksional,” tegasnya.
Lebih lanjut, Marwan mengungkapkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia masih menghendaki Pilkada langsung. Ia merujuk hasil Litbang Kompas yang menunjukkan 77,3 persen responden mendukung pilkada langsung, sementara hanya 5,6 persen yang setuju pilkada dilakukan melalui DPRD.
“Angka ini menunjukkan suara rakyat sangat jelas. Jika tetap dipaksakan, maka pemerintah dan partai politik sedang mengabaikan kehendak publik,” katanya.
Dia menambahkan, gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah merupakan bentuk perlawanan rakyat untuk mempertahankan demokrasi. Aksi tersebut, menurutnya, adalah alarm keras yang harus didengar pemerintah, bukan diabaikan.
“Demonstrasi ini bukan tanpa alasan. Ini representasi kekecewaan rakyat yang merasa haknya hendak dirampas. Jika Pilkada tidak langsung dipaksakan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan runtuh,” pungkas Marwan. (ara/waw)
