KABAR MADURA | Pagu Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026 di Kabupaten Sampang mengalami penurunan drastis. Jika pada tahun-tahun sebelumnya banyak desa terbiasa mengelola anggaran hingga miliaran rupiah, kini alokasi tertinggi bahkan tidak menyentuh angka setengah miliar rupiah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Yudhi Adidarta Karma, mengungkapkan bahwa total pagu DD tahun 2026 hanya sebesar Rp64,4 miliar. Angka tersebut anjlok tajam dibandingkan pagu tahun 2025 yang mencapai Rp214 miliar.
“Terjadi penurunan yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp149,6 miliar dibandingkan pagu Dana Desa tahun lalu,” ujar Yudhi, Rabu (14/1/2026).
Berdasarkan rincian alokasi terbaru, ketimpangan besaran DD juga sangat terasa. Desa dengan pagu tertinggi di Kabupaten Sampang pada tahun 2026 hanya menerima anggaran sebesar Rp373.456.000. Sementara itu, desa dengan alokasi terendah harus puas dengan dana sebesar Rp262.287.000.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan catatan historis DD di Sampang pada tahun-tahun sebelumnya. Selama ini, rata-rata desa di Kabupaten Sampang mengelola anggaran DD mulai dari Rp700 juta hingga lebih dari Rp2 miliar per desa setiap tahunnya.
Yudhi menjelaskan, anjloknya pagu DD tahun 2026 merupakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut berimbas pada penyesuaian transfer ke daerah, termasuk DD.
“Penurunan ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang. Desa dituntut lebih selektif dan efisien dalam menyusun program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Forum Mahasiswa Sampang (Formasi) Imam Baidawi mengatakan, ini menjadi pukulan serius terhadap pemerintahan desa mengingat mayoritas desa di Sampang masih terbilang nihil infrastruktur.
Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih serius dalam mengawasi realisasi penggunaan DD agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
“Dari tahun sebelumnya dengan anggaran lebih besar banyak jalan poros desa di bangun warga dengan cara swadaya, tentu pada tahun ini kita tidak bisa berharap banyak pembangunan di tingkat desa. Kecuali Ada atensi serius dari pemerintah daerah dan penegak hukum,” pungkasnya. (yan/waw)
