KABAR MADURA | Bank Rakyat Indonesia atau BRI Sumenep mendapat tekanan atas praktik kredit dengan jaminan surat keputusan (SK) pensiun yang diduga sarat penyimpangan.
Tekanan itu dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Wiraraja mendatangi kantor bank tersebut, Kamis (23/4/2026).
Mereka menuntut kejelasan atas dugaan penipuan dan penyalahgunaan kewenangan dalam kredit beragunan surat keputusan (SK) pensiun.
Sejak siang, Kamis (23/4/2026), massa memenuhi halaman kantor cabang dengan membentangkan spanduk dan melancarkan orasi bergantian. Aksi memanas saat demonstran membakar ban di badan jalan sebagai simbol kekecewaan terhadap manajemen bank yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret penyelesaian kasus.
Koordinator aksi, Ibnu Aljazari, menegaskan bahwa mahasiswa menilai BRI tidak serius menangani persoalan yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun.
“Kami kecewa karena pihak BRI terkesan lamban dan tidak tegas. Dugaan manipulasi kredit ini merugikan nasabah, tapi tidak ada kepastian penyelesaian,” ujarnya di tengah aksi.
Menurutnya, praktik kredit dengan jaminan SK pensiun diduga sarat penyimpangan. Sejumlah nasabah disebut tetap mengalami pemotongan dana pensiun meski kasusnya dipersoalkan. Kondisi ini memicu kecurigaan adanya kelemahan pengawasan internal hingga potensi penyalahgunaan kewenangan.
Mahasiswa juga menolak ditemui perwakilan manajemen. Mereka mendesak pimpinan cabang turun langsung untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
“Kami tidak mau perwakilan. Ini masalah serius, pimpinan cabang harus bertanggung jawab langsung,” tegas Ibnu.
Aparat keamanan berjaga ketat di lokasi untuk mengantisipasi eskalasi. Arus lalu lintas sempat terganggu akibat asap tebal dari ban yang dibakar. Setelah negosiasi, situasi berangsur kondusif dan perwakilan mahasiswa akhirnya masuk untuk berdialog dengan pihak bank.
Sementara itu, Pimpinan BRI Cabang Sumenep, Ali Topan, hanya memberikan pernyataan singkat. Dia mengatakan pihaknya akan mengikuti proses hukum dan regulasi yang berlaku.
“Kami patuh pada ketentuan yang ada. Silakan menunggu proses hukum di pengadilan,” ujarnya. (ara/waw)
