KABAR MADURA| Wakil Bupati (Wabup) Sumenep, KH Imam Hasyim, meninjau langsung pelaksanaan tes CAT rekrutmen BLUD non-ASN RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep yang digelar di Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, guna memastikan seluruh proses seleksi berjalan profesional, transparan, dan bebas intervensi.
Kehadiran KH Imam Hasyim tersebut menjadi bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengawal proses rekrutmen tenaga BLUD agar benar-benar menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
Dalam peninjauannya, KH Imam Hasyim melihat langsung pelaksanaan ujian berbasis computer assisted test (CAT), mulai dari sistem registrasi peserta, sterilisasi ruangan, hingga mekanisme pengawasan yang diterapkan panitia seleksi.
Politisi PKB Sumenep itu mengapresiasi pelaksanaan tes yang dinilai tertib, modern, dan profesional karena menggunakan sistem CAT yang mampu meminimalisir praktik kecurangan serta menjamin objektivitas hasil seleksi.
“Kami ingin memastikan proses rekrutmen ini berjalan profesional dan transparan sehingga benar-benar menghasilkan tenaga yang kompeten untuk mendukung pelayanan kesehatan di RSUD,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan sistem CAT merupakan langkah maju dalam menciptakan tata kelola rekrutmen yang bersih dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
KH. Imam Hasyim juga memberikan apresiasi kepada pihak UNIBA Madura yang dinilai mampu menyediakan fasilitas memadai sehingga pelaksanaan tes berlangsung nyaman dan kondusif tanpa mengganggu aktivitas akademik kampus.
Dia menilai kesiapan sarana prasarana serta pengelolaan kegiatan di UNIBA Madura menunjukkan kualitas kampus yang semakin berkembang dan profesional.
“Kami melihat pelaksanaannya sangat baik. Fasilitas yang dimiliki UNIBA sangat mendukung dan suasana pelaksanaan tes juga tertib serta nyaman,” katanya.
Selain itu, KH. Imam Hasyim menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga integritas proses seleksi agar tidak ada praktik titipan maupun intervensi dalam penerimaan pegawai BLUD.
Karena itu, seluruh tahapan rekrutmen diserahkan pada mekanisme sistem dan pengawasan ketat dari berbagai unsur, termasuk aparat penegak hukum dan pihak independen lainnya.
“Seleksi ini harus benar-benar objektif. Yang diterima adalah mereka yang memang memiliki kemampuan dan layak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya. (ara/waw)
