Oleh: Subairi Muzakki, Ketua Komunitas Muda Madura (KAMURA).
Selasa, 23 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menyambangi salah satu daerah termiskin di Jawa. Ia meresmikan ruas jalan daerah di Sampang dan menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan. Sore di hari yang sama, ia telah kembali ke Jakarta.
Madura menyambutnya dengan sepenuh hati. Warga berlapis-lapis di tepi jalan, bendera Merah Putih melambai sepanjang rute, seorang ibu berseru “I love you, Pak Presiden”. Tetapi ketika iring-iringan itu berlalu, pulau ini ditinggalkan dengan pertanyaan yang sama seperti sebelum Presiden datang: apa yang sesungguhnya berubah?
Bagaimana tidak, di balik angka yang mengesankan tersimpan satu detail yang terlewat. Jalan sepanjang 1.151 kilometer yang diresmikan di Sampang itu—yang diklaim sebagai ruas terpanjang yang pernah diresmikan pemerintah—sesungguhnya tidak membentang di Madura, melainkan tersebar di 37 provinsi sebagai bagian dari Instruksi Presiden Jalan Daerah.
Sampang hanya menjadi titik pusat seremoninya. Peresmian itu memang bersejarah bagi warga Dusun Seloros, Desa Batuporo Barat, yang belum pernah sekali pun dikunjungi seorang kepala negara. Namun, secara substansi, kunjungan dua agenda dalam satu hari itu menyisakan ruang tanya yang besar bagi pulau yang sedang ditimpa persoalan paling berat di Jawa Timur.
Madura bukan daerah yang sedang baik-baik saja, dan angka-angka mengatakannya dengan terang. Data Badan Pusat Statistik menempatkan Sampang—kabupaten yang dipijak Presiden pertama kali kemarin—di puncak kemiskinan Jawa Timur dengan 20,61 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.
Bangkalan, tempat ia menutup forum NU, menyusul di 18,25 persen. Sumenep 17,02 persen, sementara Pamekasan berada di kisaran 13 persen. Keempatnya jauh di atas rata-rata provinsi yang sekitar 10,55 persen. Bandingkan dengan Kota Batu yang hanya 2,86 persen atau Surabaya 3,56 persen, dan jurang itu menganga begitu lebar—nyaris tujuh kali lipat—sehingga sukar disebut sekadar ketimpangan biasa.
Ironisnya, kemiskinan sepekat itu berdiri di atas tanah yang, secara provinsi, justru sedang tumbuh. Ekonomi Jawa Timur tercatat tumbuh 5,96 persen pada triwulan kedua 2026.
Pertumbuhan itu, agaknya, mengalir ke mana-mana kecuali ke pulau yang paling membutuhkannya. Inilah yang membuat persoalan Madura tidak bisa dijelaskan dengan logika lambannya pertumbuhan semata. Ada yang struktural, ada yang berlangsung lintas generasi, dan ada yang tidak akan selesai hanya dengan satu ruas jalan—betapapun panjangnya.
Yang membuat persoalan ini terasa pahit adalah kenyataan bahwa Madura merupakan daerah dengan kontribusi besar. Pada 2024, pulau ini menghasilkan sekitar 60 ribu ton tembakau, setara kurang lebih 32 persen produksi nasional. Hampir 96 ribu kepala keluarga menggantungkan hidup pada daun itu. Dari tembakau pula negara memungut cukai hasil tembakau yang, hingga pertengahan 2025 saja, menembus Rp121,98 triliun secara nasional.
Namun, berapa yang kembali? Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Jawa Timur menerima sekitar Rp3,57 triliun, kurang dari lima persen penerimaan cukai nasional. Adapun bagian untuk Madura—Sumenep, Pamekasan, dan Sampang sekaligus—hanya berkisar Rp217 miliar.
Pulau yang menanam hampir sepertiga tembakau republik ini hanya kebagian remah dari meja yang ia isi sendiri.
Pola serupa berulang di komoditas lain. Jawa Timur menyumbang hampir 39 persen produksi garam nasional, dengan Sampang, Pamekasan, dan Sumenep sebagai sentranya, tetapi harga garam petani kerap jatuh tanpa pelindung. Kekayaan itu nyata, tetapi nilai tambahnya menetap di tempat lain. Di tanah dengan kontradiksi seperti inilah Presiden datang dan pergi dalam satu hari.
Pengakuan dari Mimbar
Menariknya, kritik paling tajam atas kondisi semacam ini justru datang dari sang Presiden sendiri. Di mimbar Bangkalan, Prabowo berbicara apa adanya. Ia mengaku “merasa ditohok” oleh kenyataan bahwa setelah bertahun-tahun ekonomi nasional diklaim tumbuh lima persen, jumlah penduduk miskin malah bertambah dan kelas menengah menyusut. Ia menyinggung kebocoran kekayaan negara, tambang tanpa izin yang dibiarkan bertahun-tahun, serta sumber daya alam yang terus diambil sementara rakyat tetap miskin.
Diagnosis itu tepat, bahkan berani diucapkan seorang kepala negara di depan ratusan kiai. Persoalannya, seluruh diagnosis itu disampaikan dalam bingkai nasional. Madura—tempat ia berdiri saat mengucapkannya—hadir sebagai latar, bukan sebagai pokok bahasan. Padahal, jika ada satu tempat di Pulau Jawa yang menjadi bukti paling telak dari kalimatnya sendiri tentang sumber daya yang diambil sementara rakyatnya miskin, tempat itu adalah tanah yang sedang ia pijak hari itu.
Di sinilah ruang yang masih kosong dari kunjungan kemarin. Sepanjang lawatan, publik mendengar Presiden bicara soal korupsi, kebocoran, kedekatan ulama dengan rakyat, bahkan peta politik menjelang Muktamar NU. Yang tidak terdengar adalah satu kalimat tentang akan menjadi apa ekonomi Madura sepuluh tahun ke depan. Tidak ada penyebutan nasib tembakau yang harganya jatuh hampir setiap musim. Tidak ada garam, migas, ikan, atau sapi—lima anugerah yang seharusnya menjadi fondasi kemandirian pulau ini.
Padahal gagasan untuk menjawab persoalan itu sudah lama mengemuka dari Madura sendiri. Ada usulan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau, yang naskah akademiknya bahkan telah diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur. Kehadiran Presiden di pulau ini adalah momentum yang nyaris sempurna untuk menyambut gagasan-gagasan itu. Momentum itu lewat begitu saja.
Ini bukan berarti meremehkan apa yang dikerjakan. Jalan yang baik membuka akses, menekan biaya logistik, dan menghubungkan kawasan produktif—dan Madura jelas membutuhkannya. Tetapi jalan adalah alat, bukan tujuan.
Sebuah jalan baru di Kedungdung hanya akan bermakna jika ujungnya bermuara pada sesuatu: pabrik pengolahan tembakau yang naik kelas, industri garam yang punya harga dasar, perikanan dan peternakan yang masuk ke rantai nilai yang lebih tinggi. Tanpa muara itu, jalan terpanjang sekalipun hanya akan mengantar hasil bumi Madura keluar lebih cepat, sementara kemiskinannya tetap berputar di tempat.
Pada akhirnya, kunjungan kemarin tidak menguak fakta baru. Madura memang selalu menjadi pulau yang menyumbang banyak tetapi menerima sedikit, kaya sumber daya tetapi miskin rakyatnya.
Namun, bukan berarti pola itu boleh dibiarkan dan dianggap sebuah kewajaran. Sambutan hangat di tepi jalan Sampang itu adalah modal kepercayaan yang terlalu berharga untuk hanya dibalas dengan seremoni satu hari. Selama anugerah di tanah ini belum juga menjadi berkah bagi yang menanam dan memanennya, setiap kunjungan presiden baru akan tercatat sebagai singgah, belum sebagai hadir.
