KABAR MADURA | Alokasi dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) 2026 untuk Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan mengalami penurunan hingga sekitar Rp10 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, Dinsos mendapatkan kucuran DBHCHT Rp15 miliar lebih, tetapi tahun ini hanya berkisar Rp5 miliar.
Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat Santoso menjelaskan, penurunan anggaran ini berimbas pada jumlah penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) DBHCHT. Dengan nilai bantuan per penerima yang tetap seperti tahun sebelumnya, jumlah penerima diperkirakan berkurang menjadi sekitar 7.000 orang.
“Nilai bantuan per penerima tetap mengikuti tahun sebelumnya, maka berdampak pada berkurangnya jumlah penerima,” ungkap Herman, Minggu (1/6/2026).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, tahun ini penerima BLT DBHCHT hanya akan difokuskan pada buruh pabrik rokok. Artinya, tidak seperti tahun sebelumnya yang juga mencakup buruh tani.
Selain itu, untuk meminimalkan dampak penurunan BLT DBHCHT, Dinsos Pamekasan juga menyiapkan sejumlah skema bantuan alternatif. Di antaranya dengan mengintegrasikan penerima terdampak ke dalam program bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Abd Rasyid Fansori, membenarkan adanya pengurangan anggaran DBHCHT akibat penyesuaian besaran dana bagi hasil yang diterima daerah. Dia menyebut, estimasi awal anggaran DBHCHT untuk Pamekasan mencapai Rp112 miliar.
“Kami sangat menyayangkan besaran DBHCHT itu hanya sekitar 50 persen dari estimasi yang kami inginkan,” ungkap Rasyid.
Menurutnya, penurunan anggaran DBHCHT membawa dampak signifikan bagi masyarakat, mengingat sebelumnya dana itu banyak dialokasikan untuk pelayanan kesehatan hingga program pemberdayaan masyarakat.
“Tentu berbagai macam dampak saat ini seperti pemutusan PBJS. Kemudian BLT yang rutin didapatkan oleh buruh pabrik dan buruh tani itu tidak seluas sperti tahun-tahun kemarin,” ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. (km93/zul)
