KABAR MADURA | Kendati data luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Sumenep tidak terperinci, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selalu ditolak saat mengajukan anggaran untuk pembaharuan data luasan. Anggaran yang selalu ditolak itu diajukan Rp100 juta setiap tahunnya.
“Dalam mendata luas RTH secara rinci butuh banyak waktu dan perlu dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli, hal itu masih membutuhkan anggaran,” kata Kabid Tata Lingkungan DLH Sumenep Hasinuddin Firdaus, Selasa (11/6/2024).
Saat ini, DLH Sumenep berusaha mengajukan anggaran di perubahan APBD Sumenep 2024.
“Sebenarnya itu sudah diusulkan berkali-kali, tetapi tidak diterima karena masih ada kegiatan lain yang juga dibutuhkan,” lanjut Firdaus.
Harapannya, anggaran yang diajukan di PAK 2024 diterima, supaya DLH Sumenep bisa memperbaharui data RTH, sehingga juga bisa diketahui secara terperinci luasannya.
Saat ini, data RTH masih mengacu pada tahun 2022 lalu. Di data tersebut, tidak ada rincian luasan yang masuk RTH publik dan RTH privat. Sedangkan idealnya, RTH terdiri atas publik dan privat, serta masing-masing luasannya terperinci.
“Untuk 2022, RTH publik 20 persen dan privat 10 persen. Sementara untuk tahun ini belum diperbaharui,” ucap dia.
Menurutnya, data yang ada di DLH Sumenep itu diketahui secara umum, yakni luasan RTH baru mencapai 10 persen dari luas RTH sebanyak 22.564,14. Kemudian luas wilayah Sumenep mencapai 209.347 hektare.
“Jadi memang butuh updating data, agar luasan RTH dapat diketahui antara RTH publik dan RTH privat,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sumenep Dulsiam menegaskan, luasan RTH perlu perencanaan yang matang dalam memperbaharui data. Artinya, bukan hanya berdasar pada anggaran melainkan membuat perencanaan yang matang terlebih dahulu.
“OPD teknis, dari saat ini perlu menentukan siapa saja yang akan ditugasi dalam penghitungan luasan RTH, dipastikan orang itu sudah benar-benar ahli,” kata politisi PKB ini.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Fathor Rahman
