KABAR MADURA | BPRS Bhakti Sumekar Sumenep terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui talkshow bertajuk “Mendorong Kepercayaan Masyarakat Melalui Inklusi Keuangan BPR Syariah” yang dilaksanakan di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (14/04/2026).
Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar menyampaikan, pihaknya terus berupaya menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal itu sebagai komitmen dalam rangka memperluas akses keuangan syariah.
Dikatakan, BPRS diharapkan mampu menjadi wadah yang tidak hanya memperluas akses keuangan syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
“BPRS harus hadir sebagai lembaga yang bisa diandalkan oleh masyarakat, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat kepercayaan publik,” katanya.
Dalam pemaparannya, Hairil Fajar juga menekankan keunggulan sistem keuangan syariah dibandingkan sistem ekonomi lainnya. Menurutnya, sistem syariah mengedepankan prinsip keadilan dalam distribusi ekonomi.
Ia memaparkan, sistem kapitalis cenderung menitikberatkan pada kebebasan kesempatan, sedangkan sistem sosialis lebih fokus pada kepemilikan. Sementara itu, sistem syariah hadir dengan pendekatan yang menyeimbangkan keduanya melalui prinsip keadilan.
“Nilai-nilai syariah harus terus dijaga karena merupakan warisan pemikiran para pendahulu yang terbukti membawa manfaat. Melalui BPRS, kami ingin menghadirkan sistem keuangan yang kuat, tangguh, dan berdampak langsung kepada masyarakat,” paparmya.
Wabup: Peran Strategis untuk UMKM
Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim menyampaikan pentingnya peran BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, kehadiran BPRS menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses keuangan berbasis syariah yang lebih adil dan transparan.
“UMKM membutuhkan dukungan akses keuangan yang inklusif. Di sinilah peran BPRS menjadi sangat penting,” tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama yang harus dijaga oleh lembaga keuangan, lebih-lebih oleh BUMD kebanggaan keuangan Sumenep itu.
“Kepercayaan tidak dibangun secara instan, tetapi melalui konsistensi, kerja keras, dan pelayanan yang akuntabel,” tegasnya.
Lebih lanjut KH. Imam Hasyim mengungkapkan, jika BPRS Bhakti Sumekar terus mengalami perkembangan signifikan. Selain beroperasi di Sumenep, layanan BPRS juga telah hadir di Pamekasan dan direncanakan akan diperluas ke Sampang serta Bangkalan.
Politisi PKB tersebut optimis, ekspansi tersebut akan memperkuat ekosistem ekonomi syariah di wilayah Madura.
“Kami yakin pengembangan ini mampu mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan,” katanya.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, BPRS juga dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.
Wabup KH. Imam menekankan pentingnya inovasi digital yang tetap berlandaskan nilai-nilai syariah, serta peningkatan perlindungan konsumen dan keamanan transaksi.
“Teknologi membuka banyak peluang, namun harus diimbangi dengan komitmen menjaga prinsip syariah, keamanan transaksi, serta akuntabilitas layanan,” pungkasnya. (ong/waw)
