KABAR MADURA | Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menilai Bupati Kholilurrahman sudah mengabaikan kepentingan masyarakatnya. Dia diduga mengarahkan proyek untuk kepentingan yayasannya ketimbang kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya.
Ali Masykur mengkritik proses penganggaran yang menurutnya minim transparansi. Dia menyampaikan, DPRD tidak mendapatkan pemberitahuan atau pembahasan untuk proyek tersebut.
“Jalan di pedesaan banyak yang hancur. Bahkan, tidak sedikit yang harus urunan, alias swadaya dalam memperbaikinya,” ujar Ali Masykur kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).
Politisi PPP itu meminta agar Bupati Kholil memprioritaskan kepentingan rakyat, bukan malah memanjakan kepentingan pribadinya.
“Kecuali beliau menggunakan anggaran pribadi atau anggaran yayasan. Sebab, beliau punya yayasan,” terangnya.
Proyek pengaspalan jalan menuju rumah Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman di Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan, menyulut kontroversi.
Di pedesaan, banyak warga yang memperbaiki jalan secara swadaya. Sebab, selama ini sedikit jalan di pelosok dibiarkan hancur oleh pemerintah.
Di sisi lain, Pemkab Pamekasan mengalokasikan DAU Rp165.160.000 untuk perbaikan jalan menuju kediaman rumah Bupati Kiai Kholil.
Data yang tertera di papan pekerjaan, kegiatan tersebut bernama Pemeliharaan Berkala, Jembatan Panempan, dengan nomor kontrak 622/3.20/0042.1/4.32.303/SPK 2025. Dikerjakan CV. Menara Life tertanggal kontrak 7 Juli 2025.
Kepala Dinas PUPR Pamekasan Amin Jabir memaparkan, perbaikan jalan itu berdasarkan usulan dari Kiai Kholil jauh sebelum menjadi bupati.
“Hubungan saya dengan Kiai Kholil ini lama. Sejak saya DLH. Beliau sering nelepon saya terkait ada program apa, bisa gak Panempan ada kegiatan. Beliau bilang, ‘beliau mantan bupati, bisa gak desa saya dibangun’. Usulan ini jauh sebelum 2025. Sejak 2023, 2024 dan 2025 kamu usulkan namun anggaran itu hilang (tidak disetujui, red),” jelas Jabir saat ditemui awak media, Kamis sore (24/7/2025).
Pada Januari 2025, tim teknis Dinas PUPR Pamekasan sempat mendatangi Desa Panempan dan bertemu Kiai Kholil–selesai rekapituasi Pilkada 2024 oleh KPU.
“Kita lihat memang jalan sempit. Sulit kendaraan untuk masuk,” tambah Jabir.
Kemudian diusulkan kembali oleh Dinas PUPR agar jalan tersebut bisa diperbaiki. Namun, usulan tidak dikabulkan Pemkab.
Pada akhirnya terealisasi melalui skema pergesaran pos anggaran DAU. Dinas PUPR mengaku tidak tahu notulansi perubahan pos anggaran DAU ini, sehingga jalan menuju rumah Bupati Pamekasan akhirnya bisa dilaksanakan. Sebab, itu wilayah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Apakah ini (perbaikan, red) mendesak atau tidak? Keputusan itu bukan ada di Dinas PUPR, karena usulan itu kami sampaikan ke Timgar dan Banggar, perjalanannya panjang,” imbuh Jabir.
Apakah alokasi anggaran tidak bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak? “Kita ini benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kita mengontrol 13 jalan yang dikerjakan mandiri di Desa Pasanggar seminggu lalu. Itu bukan berarti kita mengobrak-abrik masyarakat untuk swadaya lalu mengutamakan ini,” tandasnya. (rul/zul)
