KABAR MADURA | Isu dugaan transaksi dalam mutasi jabatan kepala sekolah (kepsek) di Pamekasan ramai diperbincangkan publik. Kabar itu beredar luas melalui pesan berantai di WhatsApp Group dan mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Menanggapi isu tersebut, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menegaskan, proses mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan tidak pernah dilakukan melalui pesan WhatsApp.
Menurutnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran atau praktik menyimpang dalam proses mutasi jabatan, pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk mengganti pejabat terkait.
“Saya tidak melihat adanya transaksi bagi kepala sekolah. Saya sudah cukup wanti-wanti kepada kepala Disdik agar berhati-hati dalam mengelola dan tidak putus komunikasi dengan bupati. Karena jika macam-macam, bisa jadi dua hari lagi langsung kami ganti,” ujarnya, Minggu (1/2/2026).
Mantan anggota DPR RI itu juga mengaku telah meminta jajarannya di lapangan untuk memantau secara langsung isu yang berkembang di masyarakat. Namun hingga kini, dia menyebut, belum menemukan bukti adanya praktik transaksi jabatan sebagaimana yang ramai diperbincangkan.
Meski demikian, Bupati Kiai Kholil membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melaporkan secara langsung apabila memiliki bukti kuat terkait dugaan praktik menyimpang tersebut.
“Saya pastikan itu tidak terjadi. Tapi kalau memang masyarakat punya bukti terkait isu tersebut, silakan serahkan ke saya. Pasti saya tindak lanjuti,” tukasnya. (nur/zul)
