Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan sedang mempersiapkan nomor induk (NI) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) periode pertama. Hal itu sesuaikan dengan surat yang diterima dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 162/B-KS.04.03/SD/K/2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK.
BKPSDM Pamekasan
BKPSDM Pamekasan Sebut Pendaftar PPPK Periode Kedua Berpotensi Tidak Diloloskan Grafik
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI sudah membuka rekrutmen penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) periode kedua. Rekrutmen periode kedua ini berlangsung sejak 17 November hingga 31 Desember 2024.
BKPSDM Pamekasan: Guru Swasta Tidak Bisa Ikut Rekrutmen PPPK 2024
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memastikan akan segera membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, untuk formasi guru hanya difokuskan pada guru honorer yang mengajar di sekolah yang berstatus negeri.
Seleksi Terbuka JPT Pratama Butuh Waktu Panjang, BKPSDM Pamekasan: Perlu Ajukan Permohonan Rekomendasi
“Setelah tahapan selesai, kami nanti akan laporkan lagi kepada KASN dan BKN, di mana BKN nantinya akan mengeluarkan persetujuan teknis,” ujar Syaifur, Kamis (8/8/2024).
Dipastikan Tidak Pernah Terkena Sanksi Disiplin, 250 PPPK di Pamekasan Akan Perpanjang Kontrak
Sejumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Pamekasan sudah memasuki 5 tahun kerja. Namun, di antara mereka tidak ada satu pun yang tidak akan diperpanjang lantaran terkena sanksi disiplin.
Pengisian Kekosongan JPT Pratama di Pamekasan Tinggal Tunggu Rekomendasi Kemendagri
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sudah melakukan berbagai tahapan dalam proses pengisian posisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama melalui mekanisme rotasi dan mutasi.
Langgar Netralitas pada Pemilu 2024, Dua ASN di Pamekasan Dijatuhi Hukuman Sedang
“Kami sudah dapat rekom dari KASN, untuk Pak Amir kami sudah terbitkan surat hukuman disiplinnya dari Pj bupati. Sudah kami diberikan kepada yang bersangkutan,” paparnya, Rabu (10/7/2024).
12 Orang Ikuti Uji Kompetensi, Pengisian Jabatan Eselon II di Pamekasan Tunggu Rekomendasi KASN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memastikan akan mengisi kekosongan pada 6 jabatan eselon II dengan menggunakan sistem rotasi dan mutasi. Saat ini sudah ada 12 orang yang mengikuti uji kompetensi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Potongan Tapera Belum Diterapkan, BKPSDM Pamekasan Sebut Masih Menunggu Juknis
Implementasi dari Tabungan Perumahan (Taperum) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama tiga tahun terakhir mandek. Hal itu terjadi setelah ada wacana peralihan dari Taperum menjadi Tapera. Bahkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, masih belum ada implementasi tentang pemotongan gaji ASN.
BKPSDM Pamekasan Klaim Aplikasi E-Pakon Mampu Tekan Manipulasi Absensi ASN
Masuk tahun 2024, penggunaan fingerprint yang dijadikan sebagai absensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pamekasan, akan dinonaktifkan.
Oknum ASN RSUD SMart Pamekasan yang Jadi Saksi Parpol di Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Belum Disanksi
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Slamet Martodirdjo (SMart) Pamekasan dr. Budi Santoso mengaku oknum pegawainya yang ditemukan menjadi saksi partai politik (parpol) pada rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu tingkat kecamatan di Palengaan belum disanksi. Padahal, sudah sangat jelas yang bersangkutan diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu.
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.