KABAR MADURA | Kasus dugaan pemalsuan surat dan kejahatan dalam jabatan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik (SHM) di atas kawasan pantai Kampung Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, terus bergulir. Penyidik dari Polda Jawa Timur turun langsung ke Sumenep dan melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep.
Penggeledahan tersebut dipimpin langsung oleh Kasubdit II Tipid Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Deky Hermansyah. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah dokumen terkait proses penerbitan SHM yang dilaporkan oleh masyarakat.
Humas Polres Sumenep AKBP Widiarti juga membenarkan adanya kegiatan penyidikan oleh Polda Jatim. Namun, dia menegaskan bahwa Polres Sumenep tidak terlibat dalam pemeriksaan tersebut.
“Benar ada pemeriksaan oleh Polda Jatim, namun mereka hanya menumpang tempat. Tidak melibatkan kami dalam prosesnya,” jelas Widiarti
Kepala Subbagian Tata Usaha BPN Sumenep Dodi Suaryamansyah turut membenarkan pemeriksaan yang berlangsung di kantornya. Menurutnya, penyidik fokus pada dokumen dan proses pendaftaran SHM yang berlangsung beberapa tahun lalu.
“Iya benar, pemeriksaan berkaitan dengan dokumen lama terkait SHM Gersik Putih. Pemeriksaan dilakukan Kamis dan Jumat,” kata Dodi.
Kasus ini mencuat setelah warga Kampung Tapakerbau yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Tolak Reklamasi (Gema Aksi) melapor ke pihak berwajib pada 27 Februari lalu. Pada 24 Maret, kasus tersebut resmi naik ke tahap penyidikan.
Kuasa hukum Gema Aksi Marlaf Sucipto membenarkan adanya pemeriksaan intensif oleh penyidik Polda Jatim terhadap berbagai pihak di Sumenep, termasuk penggeledahan di kantor ATR/BPN.
“Penyidik juga melakukan penggeledahan terkait penerbitan SHM di atas laut dekat Kampung Tapakerbau. Kami apresiasi Polda Jatim yang sudah turun langsung ke lapangan,” ujarnya. (ara/waw)
