KABAR MADURA | Polemik honor atau tunjangan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sampang terus bergulir. Kali ini, pernyataan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang dinilai berseberangan dengan keterangan Ketua KONI Sampang Abdul Wasik.
Sekretaris Disporabudpar Sampang Didik Suryanto menyatakan bahwa anggaran gaji atau tunjangan pengurus KONI seharusnya dialokasikan dan disalurkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Berdasarkan hasil studi banding dengan kabupaten yang lain, seharusnya ada alokasi anggaran gaji atau tunjangan bagi pengurus KONI yang bersumber dari dana hibah kabupaten,” katanya, Selasa (20/1/2026).
Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan keterangan Ketua KONI Sampang Abdul Wasik yang mengatakan, tidak ada istilah gaji atau uang tunjangan bagi pengurus KONI.
“Tidak ada yang gaji atau tunjangan bagi pengurus KONI sesuai dengan peraturan KONI pusat, yang ada hanya uang monitoring,” Ujarnya.
Perbedaan pernyataan ini memicu pertanyaan di kalangan pengurus dan publik, terutama terkait transparansi penggunaan dana hibah olahraga Rp1,7 miliar pada tahun 2025 yang bersumber dari APBD. Sejumlah pengurus KONI mengaku telah menandatangani surat pertanggungjawaban (SPj), meski honor yang diterima tidak sesuai dengan jumlah seharusnya.
Polemik ini juga mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk organisasi kepemudaan dan mahasiswa, yang mendesak adanya audit terbuka untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi bersama antara Disporabudpar dan KONI Sampang guna meluruskan perbedaan keterangan tersebut. (yan/waw)
