KABARMADURA.ID | SUMENEP-Kekurangan kontainer sampah masih menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam mengatasi masalah sampah, utamanya di daerah kepulauan, hingga saat ini tidak satu pun yang ada . Sehingga, butuh masih butuh penambahan.
Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) DLH Sumenep Catur Wendra Setiady mengatakan, kekurangan kontainer akan berdampak buruk pada lingkungan, karena masyarakat membuang sampah sembarangan. Saat ini kontainer di Sumenep masih ada sekitar 18 unit.
“Masih banyak kekurangan di kecamatan kota saja masih kurang sekitar 20 kontainer,” katanya, Rabu (22/11/2023).
Dari 18 kontainer sampah yang ada, 6 unit berada di Kecamatan Gapura, Kecamatan Batuan, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Manding, dan di Kecamatan Kota Sumenep sebanyak 12 unit kontainer.
Sedangkan 10 kecamatan lainnya, tidak ada sama sekali, yakni di Kecamatan Ambunten, Kecamatan Masalembo, Arjasa, Gayam, Nonggunong, Batang Batang, Giligenteng, Pasongsongan, Guluk-Guluk, Pragaan, Batuputih, Raas, Bluto, Kangayan, Rubaru, Dasuk, Sapeken, Dungkek, Ganding dan Talango.
Atas kekurangan itu, dia menyimpulkan minimal butuh 1 unit kontainer sampah di setiap kecamatan. Saat ini sedang berusaha untuk mendapatkannya, paling tidak di tahun 2024 mendatang.
“Rata-rata sekitar Rp40 juta per 1 unit kontainer,” bebernya.
Jika dikalkulasi, masih butuh Rp1,6 miliar dalam pemenuhan kekurangan kontainer itu. Harapannya, tahun depan ada penambahan kontainer sehingga, persoalan sampah dapat teratasi.
“Kekurangan kontainer juga dapat menyulitkan petugas pengangkut sampah, makanya hal ini akan diseriusi,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Sumenep Akhmad Zainur Rakhman mengatakan, kekurangan kontainer dapat mengakibatkan sampah berserakan di mana-mana, termasuk kesulitan dalam pengangkutan sampah. Tidak cepat adanya kontainer tentu karena kekurangan anggaran.
Namun dirinya menegaskan agar daerah kepulauan perlu juga diprioritaskan, selama ini tidak satu pun kontainer yang ada di sana, makanya organisasi perangkat daerah (OPD) paling tidak nantinya juga memperhatikan di daerah kepulauan.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna





