KABAR MADURA | Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumenep akan berkirim surat kepada Bupati Sumenep. Surat tersebut berisi permintaan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi serius terhadap keberadaan dan fungsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Ketua DPD KNPI Sumenep Syaiful Harir menilai, selama ini monitoring dan evaluasi yang dilakukan dinas terkait belum menyentuh substansi. Bahkan, menurutnya, terkesan hanya sebatas seremonial tanpa tindak lanjut nyata terhadap temuan di lapangan.
“Kami harus bersurat ini sebagai bentuk kepedulian agar bupati bisa menaruh perhatian lebih terhadap PKBM. Jangan sampai lembaga pendidikan nonformal ini berjalan hanya sebagai formalitas,” tegasnya.
Menurut Aying, sapaan akrabnya, PKBM sejatinya memiliki peran penting sebagai lembaga alternatif pendidikan masyarakat, khususnya bagi warga yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal.
Sebab itu, lanjutnya, pemerintah daerah perlu memastikan tata kelola, pengawasan, dan kualitas kegiatan pembelajaran di setiap PKBM benar-benar sesuai tujuan.
Dalam surat tersebut, KNPI juga mendorong adanya transparansi serta pelibatan masyarakat dan stakeholder dalam melakukan evaluasi PKBM agar hasilnya dapat dirasakan secara nyata.
“Kami sangat serius mengawal PKBM. Alasan kami harus berkirim surat ke bupati, karena Disdik hingga DPKS tidak memberikan soluasi untuk perbaikan PKBM,” pungkasnya. (ara/ong)
