KABAR MADURA | Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Samioddin mempertanyakan kelayakan penerima bantuan sosial (bansos). Dia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) ulang terhadap penerima bansos.
Dalam perkembangannya, menurutnya, sudah banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah mampu secara finansial atau sudah tidak layak menerima bansos lagi.
“Faktanya, masih ada di lapangan yang tidak mempunyai apa-apa justru tidak mendapatkan bantuan, maka itu perlu diverifikasi lagi,” ujarnya, Rabu (10/1/2024).
Kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pembaharuan data sangat diperlukan, agar bansos yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Yang terpenting harus sesuai dengan keberadaan KPM, jika layak diajukan lagi,” imbuhnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep Achmad Dzulkarnaen mengutarakan, pihaknya sudah berupaya untuk melakukan verval kembali terhadap penerima bansos.
“Pendamping PKH sudah terus melakukan pantauan, ada dokumentasi berupa foto KPM, nanti digusur sebagai penerima bantuan kalau rumahnya sudah bagus,” jelasnya.
Pewarta: Moh.Razin
Redaktur: Sule Sulaiman
