KABAR MADURA | Merespon keresahan masyarakat di bawah dan sebagai langkah antisipasi, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sampang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menyiapkan dana cadangan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di 2026 mendatang.
Keduanya menuntut agar dana cadangan Pilkades disiapkan sejak awal dalam dokumen anggaran, sehingga ketika Peraturan Pemerintah (PP) terbaru terbit, tidak perlu lagi menunggu dan ribet soal anggaran.
Perwakilan Fraksi PPP Moh. Iqbal Fahthoni mengatakan bahwa hingga saat ini, dari 180 desa di Sampang terdapat 143 desa yang sedang dipimpin penjabat kepala desa (Pj Kades). Menurutnya, kondisi tersebut sudah cukup jadi alarm keras bagi Pemkab Sampang agar segera melaksanakan pilkades.
Dikatakannya, mayoritas masyarakat menginginkan pilkades segera digelar. Untuk itu, pihaknya mendesak agar pemkab melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tidak bermain-main dalam mempersiapkan pilkades tersebut dan carut-marut desa yang tidak bisa diobati dengan jabatan Pj kades yang berkepanjangan.
“Pemkab Sampang jangan menunggu amarah masyarakat, karena suara rakyat di bawah ingin pilkades segera digelar,” ungkap Fafan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sampang.
Sementara perwakilan Fraksi PAN DPRD Sampang Muhammad Nur Mustakim mengatakan, tidak adanya alokasi dana cadangan, nantinya bisa menjadi blunder besar jika PP tentang pilkades mendadak turun di 2026 mendatang.
Mustakim mencontohkan, pada tahun 2025, Pemkab Sampang menyiapkan anggaran sekitar Rp23 miliar kendati PP belum ada. Hal itu, sebagai langkah antisipasi, karena menyangkut hajat hidup masyarakat desa.
“Tidak bijak kalau menunggu aturan turun baru bergerak. Manakala nanti PP terbit dan anggaran belum siap, mau bagaimana?. Maka perlu mempersiapkan untuk antisipasi,” terangnya.
Kendati kedua fraksi tersebut sepakat, lanjut Mustakim, alasan TAPD menunggu PP sebelum menganggarkan adalah langkah yang tidak bijak dan berisiko. Menurutnya, pelaksanaan pilkades harus dijadikan prioritas strategis, bukan sekadar respons darurat saat aturan keluar. (sub/din)
