Enam Desa di Pamekasan Disiapkan Terima Bantuan Budi Daya Lele 2026

Berita66 views

KABAR MADURA | Dinas Perikanan (Diskan) Pamekasan memastikan program bantuan budi daya ikan lele dari pemerintah pusat akan segera direalisasikan pada 2026. Program ini menyasar enam desa strategis yang dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.

Kepala Diskan Pamekasan Abdul Fata menjelaskan, saat ini prosesnya telah memasuki tahap finalisasi pemberkasan. Tahapan itu dilakukan setelah koordinasi intensif bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Minggu kemarin kami masih melakukan rapat persiapan via Zoom dengan KKP terkait pemberkasan. Titik lokasi di enam desa itu juga sudah ditinjau langsung oleh tim pusat,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Dia menambahkan, salah satu poin penting dalam persiapan program ini adalah memastikan lokasi pembangunan kolam budi daya tidak melanggar aturan tata ruang. Seluruh lahan yang akan digunakan telah dipastikan berada di luar lahan sawah dilindungi (LSD).

Baca Juga:  Pemerintah Kucurkan Rp22 Miliar untuk Kampung Nelayan di Dua Desa Pesisir Bangkalan

Adapun enam desa yang masuk dalam daftar Kelompok Desa Mandiri Pangan (KDMP) dan menjadi calon penerima bantuan. Yakni meliputi Desa Bicorong, Pegagan, Tlagah, Panaan, Larangan Badung, dan Kramat.

IMG-20260612-WA0052
IMG-20260612-WA0047
IMG-20260612-WA0050
IMG-20260612-WA0051
IMG-20260612-WA0049
IMG-20260612-WA0046

Khusus Desa Kramat, kata Fata, saat ini masih menunggu penerbitan sertifikat tanah. Sementara itu, satu wilayah lainnya, yakni KDMP Bulangan Haji, telah mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan.

“Titik lokasi di 6 desa itu sudah ditinjau oleh pusat dan semua lahan akan dibangun diluar lahan sawah dilindungi,” jelasnya.

Baca Juga:  Harga Ideal Garam di Pamekasan Dipatok Rp1.250 per Kg, Diskan Targetkan Produksi Tembus 125 Ribu Ton

Meski berbagai persiapan di tingkat daerah hampir rampung, Fata menyebut, pihaknya belum bisa memastikan waktu dimulainya pembangunan fisik maupun penyaluran benih ikan.

“Kapan dimulainya, semuanya bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Tugas kami di daerah adalah memastikan kesiapan teknis dan administrasi di lapangan agar saat anggaran turun, program bisa langsung berjalan,” tukasnya. (km96/zul)

IMG-20260612-WA0113
IMG-20260612-WA0121

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *