KABAR MADURA | Hilangnya satu unit alat dan mesin pertanian (alsintan) jenis hand traktor di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta KP) Sampang menuai sorotan publik. Bahkan, isu tersebut disebut-sebut memiliki muatan politis dalam proses pendistribusian bantuan alat pertanian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kabar Madura dari sumber yang enggan disebutkan identitasnya, hilangnya hand traktor itu diduga berkaitan dengan adanya intervensi oknum elit partai politik dalam penentuan penerima bantuan alsintan.
“Saya tahu sendiri, awalnya penerima hand traktor sudah lengkap. Namun, saat mendekati waktu pendistribusian, ada oknum elit partai kuat di Sampang yang menekan kepala dinas pertanian untuk mengganti penerima. Karena hal itu memicu konflik, akhirnya satu unit hand traktor dinyatakan hilang,” ungkap sumber tersebut, Rabu (14/1/2026).
Isu tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, sebab alsintan merupakan aset negara yang seharusnya dijaga dan dikelola secara transparan serta profesional demi kepentingan petani.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Disperta KP Sampang, Nurdin, menegaskan bahwa pihaknya tidak membenarkan adanya unsur kesengajaan dalam hilangnya aset tersebut. Dia juga tidak secara tegas mengonfirmasi adanya muatan politik di balik peristiwa itu.
“Saya tidak tahu soal itu. Yang jelas, tidak ada niat sengaja untuk menghilangkan hand traktor,” ujarnya.
Nurdin menjelaskan, pihaknya selama ini telah berupaya menjaga keamanan bantuan alsintan yang ada di lingkungan kantor. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam meningkatkan sistem pengamanan.
“Kami sudah berupaya, termasuk mengusulkan peninggian pagar. Namun, terkena refocusing anggaran, dananya habis. Kami hanya mampu melakukan perawatan gedung,” ungkapnya.
Meski demikian, Disperta KP Sampang menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Pihaknya juga mengaku terbuka terhadap proses pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
“Kami sudah melaporkan ke aparat penegak hukum (APH) dan juga ke Inspektorat. Apa pun keputusan dari APH dan Inspektorat, akan kami terima,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, proses penelusuran terkait keberadaan satu unit hand traktor tersebut masih terus berlangsung. (yan/waw)
