Oleh: Fadali Rahman
Dosen Magister Manajemen, Universitas Madura
Memasuki usia ke-79 tahun, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berada pada satu persimpangan penting antara kesinambungan sejarah dan tuntutan perubahan zaman. Usia ini bukan sekadar penanda panjangnya perjalanan sebuah organisasi kemahasiswaan, melainkan momentum reflektif untuk menilai kembali apakah nilai-nilai dasar yang diwariskan sejak awal pendiriannya masih mampu menjadi kompas moral dan intelektual dalam menghadapi realitas bangsa yang kian kompleks.
Sejak kelahirannya, HMI tidak dirancang hanya sebagai organisasi aktivisme mahasiswa, melainkan sebagai ruang pembentukan manusia berpengetahuan yang memiliki tanggung jawab etis terhadap masyarakat. Gagasan tentang insan akademis yang religius sekaligus berorientasi pada kemajuan sosial menempatkan HMI dalam tradisi intelektual Islam Indonesia yang menolak dikotomi antara iman dan rasionalitas. Tradisi ini pula yang di kemudian hari melahirkan pemikiran-pemikiran progresif tentang Islam sebagai sumber nilai publik, bukan sekadar identitas formal.
Namun, zaman hari ini menghadirkan tantangan yang jauh berbeda. Disrupsi teknologi informasi telah mengubah wajah ruang publik. Wacana intelektual sering kali kalah oleh opini instan, sementara rasionalitas publik terdesak oleh emosi dan polarisasi. Dalam situasi semacam ini, organisasi mahasiswa diuji bukan oleh seberapa keras suaranya, melainkan oleh kedalaman gagasannya. HMI, dengan sejarah panjangnya, dituntut untuk tidak larut dalam aktivisme simbolik yang kehilangan basis refleksi kritis.
Meneguhkan nilai berarti kembali membaca secara substantif warisan intelektual yang selama ini menjadi fondasi gerakan. Nilai keislaman dalam HMI, misalnya, tidak semestinya dipahami secara sempit dan eksklusif. Dalam tradisi pemikiran Islam progresif Indonesia, keislaman justru diposisikan sebagai sumber etika yang mendorong keterbukaan, penghormatan terhadap pluralitas, serta keberpihakan pada keadilan sosial. Islam, dalam pengertian ini, hadir sebagai inspirasi moral untuk membangun kehidupan publik yang beradab dan inklusif.
Sementara itu, nilai keindonesiaan menuntut keberanian untuk berdiri di atas kepentingan bangsa, bukan terjebak pada loyalitas sempit kelompok atau pragmatisme politik jangka pendek. Dalam konteks ini, HMI memiliki tanggung jawab historis untuk terus merawat nalar kebangsaan yang rasional, demokratis, dan berkeadilan sebuah nalar yang memandang perbedaan sebagai keniscayaan, bukan ancaman.
Menjawab zaman, di sisi lain, mengandaikan kesediaan untuk melakukan pembaruan cara berpikir dan cara bergerak. Tantangan seperti ketimpangan sosial, krisis lingkungan, serta melemahnya etika ekonomi tidak bisa dijawab dengan slogan moral semata. Diperlukan kapasitas analisis struktural yang kuat, sebagaimana pernah ditawarkan oleh tradisi intelektual yang melihat pembangunan bukan hanya sebagai persoalan pertumbuhan, tetapi juga distribusi keadilan dan keberpihakan pada kelompok rentan. Di titik ini, kader HMI perlu dibekali kemampuan membaca relasi antara ekonomi, kekuasaan, dan nilai kemanusiaan secara lebih kritis.
Revitalisasi tradisi intelektual menjadi prasyarat utama agar HMI tetap relevan. Diskursus keilmuan, kajian kebijakan publik, dan produksi gagasan harus kembali menjadi denyut organisasi. Tanpa itu, HMI berisiko terjebak dalam rutinitas struktural yang miskin substansi. Padahal, kekuatan utama organisasi kader bukan terletak pada jumlah atau simbol, melainkan pada kualitas pemikiran dan integritas moral para kadernya.
Pada akhirnya, Dies Natalis ke-79 HMI harus dibaca sebagai ajakan untuk melakukan otokritik sekaligus pembaruan. Meneguhkan nilai dan menjawab zaman bukan dua agenda yang saling meniadakan, melainkan satu kesatuan yang saling menguatkan. Nilai memberi arah, sementara kepekaan terhadap zaman memastikan relevansi.
Jika HMI mampu menjaga keseimbangan tersebut, maka di usia yang kian matang ini, HMI tidak hanya akan bertahan sebagai organisasi sejarah, tetapi terus berperan sebagai kekuatan intelektual yang berkontribusi nyata bagi masa depan demokrasi dan peradaban Indonesia.
