KABAR MADURA | Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Pamekasan masih didominasi oleh warga yang berangkat ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Bahkan, pada awal tahun ini, tercatat belum ada satu pun PMI yang berangkat secara legal.
PMI asal Pamekasan diketahui banyak tersebar di sejumlah negara di kawasan Asia dengan berbagai jenis pekerjaan. Mulai dari sektor domestik sebagai ibu rumah tangga hingga sektor formal. Namun demikian, rendahnya minat masyarakat untuk menempuh jalur resmi masih menjadi persoalan serius yang terus dihadapi pemerintah daerah.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan Deddy Dwiyudhabakti mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 jumlah PMI yang berangkat secara legal masih sangat terbatas. Bahkan, hanya sekitar 20 orang.
Mayoritas PMI itu, kata Deddy, bekerja di wilayah Arab Saudi dan Malaysia. Sementara untuk awal tahun 2026, belum ada warga yang mendaftar sebagai PMI secara resmi.
“Untuk tahun ini tidak ada, mungkin banyak yang berangkat ke luar negeri, tapi tidak melalui prosedur yang resmi,” ujarnya, Kamis (6/2/2026).
Meski demikian, Deddy menegaskan, Pemkab Pamekasan tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warganya, meskipun mereka berangkat tanpa melalui prosedur resmi, apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Selagi warga negara Indonesia pasti dibantu, namanya juga kan warga sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Deddy membandingkan jumlah PMI legal pada beberapa tahun terakhir. Menurutnya, jumlah PMI yang berangkat secara resmi pada tahun 2025 justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Pada 2025 ada 20 orang, lebih sedikit daripada tahun 2024 yang mencapai 50 orang. Mereka di antaranya berasal dari Kecamatan Waru, Pakong, dan Palengaan,” ungkapnya.
Melihat kondisi itu, Diskop UKM dan Naker Pamekasan terus mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menempuh jalur resmi demi keamanan dan perlindungan hukum.
“Mungkin karena awal tahun, sehingga tahun ini belum ada. Tapi, kami selalu membuka untuk PMI yang mau bekerja keluar negeri,” pungkasnya. (km94/zul)
