KABAR MADURA | Rencana Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Sampang untuk membentuk posko pengaduan bagi masyarakat penerima manfaat hingga kini belum terwujud. Kendala utama yang dihadapi adalah ketiadaan anggaran khusus untuk menunjang mekanisme pengawasan dan pengaduan.
Padahal, keberadaan posko pengaduan itu dinilai penting agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP). Melalui posko, masyarakat maupun pihak sekolah bisa melaporkan kendala distribusi atau dugaan penyimpangan di lapangan.
Belakangan ini, program MBG di Sampang kerap menjadi sorotan. Sejumlah kasus terkait realisasi program mencuat, mulai dari dugaan keterlambatan distribusi hingga persoalan kualitas makanan yang dikeluhkan penerima manfaat. Kondisi itu semakin menegaskan pentingnya keberadaan posko pengaduan yang jelas dan mudah diakses.
Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto menyampaikan, hingga saat ini posko pengaduan secara resmi belum ada karena belum tersedianya anggaran.
“Pembentukan Posko Pengaduan diperkirakan baru bisa terealisasi setelah ada penganggaran tahun depan,” katanya, Kamis (9/11/2025).
Meski begitu, dia menegaskan, ruang pengaduan tetap terbuka bagi masyarakat. Satgas MBG Sampang tetap menerima pengaduan dengan mekanisme ditampung langsung oleh Pemkab Sampang.
Sudarmanto juga menambahkan, sejauh ini belum ada laporan yang masuk terkait pelaksanaan program MBG.
“Sejauh ini belum ada laporan permasalahan program MBG kepada kami,” pungkasnya. (yan/zul)
