KABAR MADURA | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Angkatan 2025 menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Kampus Universitas PGRI (UPI) Sumenep, Selasa (27/1/2026). Aksi ini dipicu kekecewaan mahasiswa terhadap proses penyaluran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang dinilai tidak transparan.
Massa aksi menyoroti jumlah pendaftar KIP Kuliah 2025 yang mencapai 560 mahasiswa, namun hanya 50 orang yang dinyatakan lolos. Ironisnya, hingga saat ini pihak kampus belum memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme penentuan penerima maupun daftar mahasiswa yang tidak lolos.
Padahal, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 disebutkan bahwa penerima KIP Kuliah harus berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Penetapan penerima dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, berdasarkan data yang bersumber dari usulan satuan pendidikan.
Koordinator Lapangan aksi, Fahrul Kurniawan, menyampaikan bahwa hasil survei LPM Retorika terhadap mahasiswa angkatan 2025 menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Sebanyak 175 mahasiswa dinilai berada dalam situasi terancam berhenti kuliah karena persoalan biaya.
“Kondisi ini diperparah oleh ketidakjelasan kebijakan kampus terkait pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa non-KIP,” ujarnya.
Dia juga menegaskan, pihaknya telah melakukan survei yang diikuti oleh 110 mahasiswa. Hasilnya, hampir seluruh responden mengaku ragu melanjutkan studi dan mempertimbangkan berhenti kuliah akibat beban biaya pendidikan.
“Data ini menunjukkan bahwa masalah yang terjadi bukan bersifat individual, melainkan krisis struktural yang menuntut respons serius dari pihak kampus,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arul berharap pihak kampus tidak menutup mata terhadap kondisi mahasiswa dari kalangan ekonomi bawah. Dia menekankan, aspirasi mahasiswa harus menjadi perhatian serius demi kemajuan institusi pendidikan.
“Kami berharap pihak kampus sadar akan kesalahannya dan segera memberikan kebijakan yang jelas dan berpihak kepada mahasiswa angkatan 2025,” harapnya.
Dia menambahkan, apabila pihak rektorat belum berani mengambil keputusan tegas, seperti menghapus Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa angkatan 2025 yang kurang mampu, maka aksi lanjutan akan dilakukan.
“Kami mahasiswa angkatan 2025 yang mengajukan KIP tapi tidak ada kejelasan dan transparan, maka kami akan mogok kuliah dan berhenti secara berjamaah,” imbuhnya.
Sementara itu, pihak kampus sempat berupaya menemui massa aksi. Namun mahasiswa menolak untuk berdialog dan hanya bersedia ditemui langsung oleh Rektor UPI Sumenep.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Rektor UPI Sumenep belum memberikan konfirmasi saat dihubungi Kabar Madura. (ara/zul)
