KABAR MADURA | Komisi 2 DPRD Pamekasan sempat membahas beberapa hal bersama-sama dengan Mitra Komisi. Ada dua dinas yang jalani pembahasan, hanya saja terdapat beberapa hal yang mengharuskan diperdalam kembali karena belum tuntas.
Demikian penegasan Ketua Komisi 2 DPRD Pamekasan Salman Al Farisi, Ahad (10/11/2024). Menurutnya, pembahasan anggaran dengan dua dinas tersebut dilangsungkan di Gedung DPRD, Jalan Kabupaten Nomor 107 Kelurahan Bugih, Pamekasan, Sabtu (9/11/2024).
“Pertama bersama Disperindag, sementara kami pending karena dalam RAK mereka tidak ada rencana belanja yang bersumber dari DBHCHT. Selain juga karena masukan program lebih banyak koordinasi,” terangnya.
Pihaknya juga masih ingin memastikan lahirnya Perda Nomor 1 Tahun 2024. Termasuk selesainya pembangunan Pasar Kolpajung seberapa besar dampaknya terhadap PAD Pamekasan.
“Belum dapat rumusan yang tepat sehingga dipending,” ujar Salman.
Pihaknya juga sempat membahas rencana kerja (renja) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pamekasan. Juga harus dipending karena Komisi 2 DPRD Pamekasan menemukan ada kesalahan fatal dalam perencanaan untuk anggaran sebesar Rp1,5 miliar.
“Dalam lampiran Raperda APBD dimaktubkan untuk pembangunan gedung, namun setelah kami breakdown tentang seberapa pentingnya bangunan tersebut, ternyata dinyatakan bukan bangunan gedung. Justru Rp1,5 miliar tersebut untuk kegiatan lain yang tidak disebutkan di RAK maupun RKA,” ungkapnya.
Secara khusus, Komisi 2 DPRD Pamekasan mendorong DKP agar memfasilitasi para nelayan dengan jirigen khusus untuk pembelian solar bersubsidi.
”Ini kami mintakan karena mengantisipasi penyalahgunaan dan tentunya juga memudahkan nelayan mengakses BBM bersubsidi,” katanya.
Beberapa isu lain, Komisi 2 DPRD Pamekasan juga memperdalam tentang tambat labuh nelayan dan juga peningkatan kapasitas pembudidaya ikan.
“Finally, apa yang sedang dibahas oleh Komisi 2 DPRD Pwmekasan akan dilaporkan nantinya pada Banggar,” tukasnya. (nam)
