KABAR MADURA | Program Sekolah Rakyat (SR) di Sumenep masih sepi peminat. Hingga akhir Juli 2025, baru lima anak yang terdata sebagai calon siswa. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari legislator setempat.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Samioeddin menegaskan bahwa program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu tidak cukup hanya mengandalkan embel-embel “gratis”, tapi harus dibarengi dengan konsep yang matang dan pendekatan yang menyentuh langsung masyarakat.
“Kalau hanya mengandalkan gratis, pesantren juga banyak yang sudah jalan. Maka harus ada konsep yang jelas dan lakukan jemput bola ke masyarakat,” kritik Samioeddin, Selasa (29/7/2025).
Dia menekankan pentingnya sosialisasi yang menyeluruh dan pendekatan personal kepada keluarga miskin agar mereka benar-benar memahami manfaat jangka panjang dari program tersebut. Jika tidak, menurutnya, program Sekolah Rakyat hanya akan jadi proyek seremonial tanpa dampak.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep Mustangin mengakui bahwa hingga kini pihaknya masih kesulitan menjaring calon peserta.
“Untuk sementara belum banyak berdasarkan pencarian teman-teman di lapangan,” ujarnya.
Dari hasil asesmen tim Pendamping Keluarga Harapan (PKH), memang ada lima anak yang memenuhi kriteria, tetapi belum satu pun yang menyelesaikan proses administrasi. Orang tua mereka pun belum bersedia menandatangani persetujuan untuk anaknya diasramakan.
Mustangin menjelaskan bahwa Sumenep termasuk dalam kategori pelaksana tipe 1C yang dijadwalkan memulai pembelajaran pada Agustus 2025. Meski calon siswa masih minim, dia menyatakan tetap akan mengupayakan pelaksanaan sesuai jadwal.
“Kami akan terus berusaha. Jika memang tidak terpenuhi, kami akan laporkan nanti ke pusat sesuai yang kami mampu,” tegasnya.
Sekadar diketahui, program SR dirancang untuk menampung anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, dengan sistem pembelajaran berasrama dan pembinaan karakter. (ara/waw)
