KABAR MADURA | Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sepanjang tahun anggaran 2025 mendapat apresiasi sekaligus sorotan dari DPRD Sumenep.
Melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Sumenep, pelaksanaan pemerintahan dinilai telah berjalan positif, namun masih menyisakan sejumlah catatan penting, terutama terkait pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep pada agenda penyampaian hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2025, Kamis (30/4/2026).
Ketua Pansus LKPJ, Hosnan, menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan formal, melainkan instrumen penting untuk mengukur komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.
“LKPj kepala daerah merupakan bagian penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik,” ujarnya.
Dalam evaluasinya, pansus mencatat berbagai capaian strategis Pemkab Sumenep sepanjang 2025. Mulai dari penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur yang semakin berkembang.
Namun di balik capaian tersebut, DPRD menilai hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Wilayah kepulauan masih menjadi perhatian utama karena menghadapi tantangan geografis yang lebih kompleks dibandingkan wilayah daratan.
“Capaian indikator makro daerah menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Namun pemerataan hasil pembangunan masih menjadi perhatian bersama, khususnya bagi wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik tersendiri,” tegas Hosnan.
Dari sisi keuangan, pansus mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan. Meski demikian, pendapatan asli daerah (PAD) dinilai masih memiliki peluang besar untuk terus ditingkatkan guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Sementara dalam aspek tata kelola pemerintahan, perbaikan pelayanan publik dinilai terus mengalami kemajuan. Kendati demikian, DPRD mengingatkan agar seluruh perangkat daerah lebih berorientasi pada hasil nyata yang langsung dirasakan masyarakat, bukan sekadar capaian administratif.
Secara keseluruhan, DPRD menilai arah pembangunan Kabupaten Sumenep sudah berada di jalur yang tepat. Catatan strategis yang disampaikan pansus diharapkan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
“Untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan,” pungkasnya. (ara/waw)
