KABAR MADURA | Keberadaan Industri Kecil Menengah (IKM) rokok di Madura dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, membuat banyak masyarakat Madura terserap sebagai tenaga kerja.
Hal itu dipertegas Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Republik Indonesia (RI) Eric Hermawan saat dihubungi wartawan Kabar Madura, Minggu (20/7/2025).
Menurutnya, IKM rokok Madura wajib dijaga dan dirawat oleh semua kalangan. Karena telah terbukti mampu menggerakkan mata rantai ekonomi masyarakat. Dukungan pemerintah harus hadir terhadap jalannya ekosistem perekonomian yang baik itu.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, baru-baru ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai resmi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas BKC Ilegal). Di mana pasti punya tujuan baik untuk meningkatkan penerimaan negara. Tapi yang perlu menjadi catatan ialah tidak lantas menekan dan mematikan perusahaan rokok lokal yang baru berkembang.
“Kita tidak perlu waspada, hanya penting untuk mengarahkan agar BKC ini tidak membunuh industri kecil menengah rokok dan tembakau, yang sedang tumbuh atau pun bertahan di sejumlah daerah,” urainya.
Dia menegaskan Satgas BKC ini bukan hanya dijalankan oleh otoritas lembaga Bea Cukai sepenuhnya, tapi sangat penting koordinasi lintas sektor juga menjadi fokus utama, melibatkan TNI, Polri, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah, untuk mewujudkan pengawasan yang lebih terpadu dan efektif.
“Masalah yang selama ini muncul karena banyak pabrikan kecil memiliki kendala dalam pelaporan usahanya. Jika dibiarkan tentu sangat riskan jika langsung ditindak, penting terlebih dahulu sosialisasi,” terangnya.
Diakuinya, dalam mendorong berkembangnya pengusaha rokok lokal dengan skala kecil kuncinya berada pada keberadaan cukai, yang seharusnya bisa dibeli rakyat melalui mekanisme yang mendukung industri rokok rakyat dengan harga terjangkau.
“Jadi perlu ada batasan harga eceran terendah khusus untuk IKM rokok. Kalau itu bisa dilakukan, jelas akan memperkecil peredaran rokok ilegal dan rokok tanpa pita cukai,” ujarnya.
Eric berharap implementasi dari pengawasan bisa berlaku adil dan transparan terhadap seluruh pelaku industri rokok, termasuk perusahaan besar.
“Kita patut lihat bagaimana Satgas ini dihadirkan yakni demi pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Jika ditanya apakah ditunggangi oleh kepentingan, yang jelas sejauh ini tidak ada fakta indikasi ke arah sana,” imbuhnya. (rul/nam)
