KABAR MADURA | Optimalisasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) yang tepat guna dan tepat sasaran menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Kamis (07/08/2025), digelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan.
Kegiatan tersebut menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur dengan mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Workshop ini diikuti oleh seluruh kepala desa, camat, serta sejumlah undangan lainnya.
Bupati Pamekasan, Dr. KH. Kholilurrahman, menyampaikan bahwa workshop ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya optimalisasi pengelolaan DD, sehingga dapat berdampak signifikan terhadap percepatan pembangunan di tingkat desa.
“Jadi bisa memberikan pencerahan kepada para kades, lurah dan para camat, sehingga bisa semakin tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dijauhi,” paparnya saat memberikan sambutan.
Ia menjelaskan, dinamika pengelolaan DD di setiap desa tidak sama. Tidak jarang, kepala desa dan perangkatnya menghadapi berbagai kendala dan permasalahan. Sehingga diharapkan kegiatan tersebut menjadi solusi.
Di sisi lain peningkatan kapasitas, penyiapan sistem pemantauan, pengendalian, serta pengawasan menjadi penting, agar mampu mencegah potensi tindak pidana korupsi dan persoalan hukum lainnya.
“Hari ini menjadi momentum yang tepat bagi para stakeholder yang menangani desa untuk duduk bersama dan memberikan sumbangsih pemikiran, demi terwujudnya pemerintah desa yang transparan,” tuturnya.
Sementara itu Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto menambahkan, bahwa sinergi dan koordinasi antara Pemkab Pamekasan dengan BPKP terus dijaga agar pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan optimal.
“Kami harap pengelolaan keuangan desa tetap selaras dengan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya. (rul/ong)
