Paripurnakan Raperda Pelaksanaan APBD, DPRD Pamekasan Ingin Pemkab Kreatif Cari Sumber Anggaran

News30 views

KABAR MADURA | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menggelar sidang paripurna penyampaian jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan tahun 2023, Selasa (4/6/2024).

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno menyampaikan, jawaban terhadap pemandangan umum fraksi bagian dari tahapan dalam memastikan penuntasan kerja-kerja eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, yang perlu dipertanggungjawabkan dari program yang sudah dirancang.

“Supaya bisa diukur sejauh mana dari berbagai target yang masuk pada program prioritas yang sudah dikerjakan secara maksimal, atau pekerjaan yang perlu dioptimalkan, baik dari sisi program infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan beberapa program prioritas lainnya,” kata Harun.

Baca Juga:  Satu Tahun Kepemimpinan Kiai Kholil-Sukri, Wahyu Soroti Konsistensi dan Tantangan Pembangunan Pamekasan

“Terkait tindak lanjut, sudah disampaikan di akhir oleh bupati, tidak ada yang sempurna, banyak juga

kekurangan-kekurangan yang perlu dipenuhi, karena memang terdapat keterbatasan anggaran,” imbuh legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pamekasan  itu.

Disampaikan pula, perlu kreativitas Pemkab Pamekasan dalam memperoleh anggaran dari pusat, baik

insentif dana fiskal, maupun sumber yang lain sangat diperlukan, supaya alasan keterbatasan anggaran tidak menjadi jawaban rutin ketika target yang diinginkan tidak tercapai sebagai rencana yang disusun.

“Semoga Pj bupati Pamekasan bisa membawa anggaran yang lebih baik dari pusat, karena saya yakin itu dilakukan,” harap Harun.

Baca Juga:  Kecamatan Proppo Masuk Zona Merah Rawan Narkoba, Bupati Pamekasan Siapkan Skema Pencegahan

Terpisah, Pj Bupati Pamekasan Masrukin menyampaikan, pertanggungjawaban atas program yang sudah

dilaksanakan dari rencana yang sudah ditetapkan menjadi kewajiban yang perlu dituntaskan. Harapannya, rekomendasi yang akan diberikan oleh DPRD Pamekasan bisa dijadikan pelajaran untuk perbaikan pada realisasi tahun berikutnya.

“Jadi dari pertanggungjawaban ini akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, seperti yang saya sampaikan tadi, ada program yang meleset, ada target yang terlampaui dan sebagainya, itu nanti akan ketemu di pembahasan lebih kecil antara tim anggaran dan badan anggaran (banggar),” tegas Masrukin.

Pewarta: Khoyrul Umam Syarif 

Redaktur: Wawan A. Husna

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *