KABAR MADURA | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pamekasan sudah memasukkan anggaran pembangunan kantor baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
Kepala Bapperida Pamekasan Sigit Priyono menyampaikan, saat ini pembahasan tentang RAPBD 2025 masuk pada pembahasan dengan anggota DPRD di setiap komisi, termasuk proyeksi rencana pembangunan kantor baru DPRD Pamekasan.
“Kami sudah membahas dengan pimpinan dewan, karena Pamekasan termasuk salah satu kabupaten yang tidak punya gedung dewan tersendiri dan masih gabung dengan pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu (13/11/2024).
Sigit menyebut, pembangunan kantor baru DPRD itu akan dimulai dengan penyiapan dokumen perencanaan, di antaranya yang akan dilakukan mengenai visibilities study, kemudian komponen apa saja yang perlu dilengkapi, dan anggaran yang diperlukan ada berapa. Sehingga diperlukan kajian secara khusus supaya pembangunan yang ditargetkan bisa direalisasikan dan difungsikan dengan baik dalam rangka melayani masyarakat.
“Setelah dokumennya ada, kami baru berpikir untuk membangun fisiknya,” tambahnya.
Diakuinya, segala hal tentang pembangunan kantor baru itu bertumpu pada perencanaan yang akan dibuat pada 2025. Melalui perencanaan itu, kata Sigit, kemudian bisa mengukur kesiapan Pemkab Pamekasan dalam upaya memenuhi anggaran yang dibutuhkan, termasuk rentan waktu pembangunan yang diinginkan.
“Jadi nanti lihat bersama-sama, kami berusaha menggali sumber dana lainnya selain APBD, melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, dengan harapan ada bantuan dana untuk pembangunan itu,” ungkapnya.
Sementara Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur mengutarakan, pihaknya menargetkan pembangunan kantor baru DPRD Pamekasan segera dibangun.
“Kami menginginkan pada 2025 sudah ada progres,” singkatnya. (rul/zul)
