KABAR MADURA | Menyusul penyampaian laporan reses I tahun sidang 2025 oleh seluruh Fraksi DPRD Sumenep, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai prioritas pembangunan daerah.
Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (18/11/2025), setiap fraksi DPRD memaparkan beragam keluhan dan kebutuhan warga, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan jalan, minimnya alat pertanian, hingga persoalan listrik di kawasan kepulauan yang masih sangat terbatas.
Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim menegaskan bahwa laporan reses bukan sekadar dokumen formal, melainkan peta kebutuhan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah.
“Pemkab Sumenep berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. Apa yang disuarakan rakyat adalah amanah yang wajib kami perjuangkan. Keinginan masyarakat akan kami upayakan semaksimal mungkin, baik di daratan maupun kepulauan,” tegas Wabup Sumenep KH Imam Hasyim.
Dia menambahkan, pemkab telah menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk menelaah setiap poin rekomendasi dari DPRD, agar dapat dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah ke depan.
“Kami tidak ingin hasil reses hanya berhenti di ruang paripurna. Pemkab akan memastikan usulan yang dianggap mendesak, seperti perbaikan jalan, pembenahan layanan air bersih, hingga penguatan listrik di kepulauan, mendapat prioritas,” ujarnya.
Dalam laporan reses, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya realisasi nyata dari aspirasi masyarakat. Fraksi PKB menggarisbawahi kebutuhan pengeboran air, peningkatan jalan, hingga pelatihan UMKM.
Sementara Fraksi Demokrat dan NasDem memberikan perhatian khusus terhadap layanan dasar di kepulauan, mulai dari listrik yang masih terbatas hingga percepatan pembangunan fasilitas PLN di Pulau Masalembu.
Menanggapi itu, Wabup Sumenep KH Imam Hasyim memastikan bahwa Pemkab Sumenep terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat, khususnya terkait program strategis seperti penyediaan listrik di wilayah terluar.
“Kami memahami betul tantangan masyarakat, terlebih di pulau-pulau kecil. Karena itu, pemerintah tidak tinggal diam. Semua usulan akan kami perjuangkan, termasuk melalui komunikasi dengan pihak PLN dan kementerian terkait,” paparnya.
KH Imam Hasyim juga mengajak DPRD untuk terus bersinergi dalam mendorong pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah akan lebih mudah dicapai jika eksekutif dan legislatif bekerja dalam satu visi.
“Kami sangat menghargai kerja DPRD melalui reses. Ini bentuk kolaborasi yang baik. Selanjutnya, tugas kami adalah memastikan agar suara rakyat benar-benar terwujud dalam bentuk program nyata,” pungkasnya. (ara/waw)
