KABAR MADURA | Dari target 2.000 produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bersertifikat halal, di akhir tahun 2023 hanya dapat dicapai hingga 1.329 produk.
Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep Muh. Rifa’i Hasyim mengatakan, terakhir capaian produk UMKM berlabel halal ada sebanyak 1.329. Kekurangan ini tentu perlunya adanya sosialisasi pada seluruh UMKM di Kota Keris.
“Tahun sebelumnya menjadi evaluasi, agar tahun ini lebih banyak,” katanya, Senin (5/2/2024).
Untuk tahun ini, kembali ditargetkan melisensi 2.000 produk hala. Hingga akhir bulan pertama 2024, belum satu pun laporan produk yang mendapat lisensi. Untuk mengetahui hasilnya, dia hanya menunggu laporan dari para pendamping proses produk halal (PPH).
Sekadar diketahui, pada tahun ini, pemerintah pusat menargetkan harus ada 10 juta produk UMKM sudah bersertifikat halal. Dia tidak begitu memahami mekanismenya, karena hanya sebagai fasilitator. Sedangkan yang menyelenggarakan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“Saat ini para PPH masih proses melakukan pendataan dan pencarian produk untuk berlabel halal,” tutur Rifa’i.
Sementara itu, Miftahul Arifin selaku pendamping PPH Sumenep mengatakan, mencari pelaku UMKM yang produknya belum bersertifikat halal itu tidak mudah, butuh ketelatenan. Alasannya, terkadang ada yang tidak mau diproses agar berlabel halal.
“Tahun ini saja lalu saja ada sekitar 30 lebih produk UMKM yang dapat sertifikat halal, tahun ini masih proses,” bebernya.
Dia menjadi pendamping PPH pada tahun 2022 lalu. Honor yang didapat adalah Rp150 ribu untuk satu sertifikat halal.
“Jadi ini juga motivasi untuk memperbanyak menerbitkan sertifikat produk halal,” kata pria yang akrab disapa Pipin itu.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
