KABAR MADURA | Tujuh fraksi di DPRD Sumenep menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Reses II Masa Sidang Tahun 2026 dalam rapat paripurna dewan, Selasa (31/3/2026). Kegiatan reses yang berlangsung pada 9–16 Maret 2026 itu menjadi sarana wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dalam reses kali ini masih didominasi oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Oleh karenanya, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepda masing-masing wakilnya di setiap dapil, masih seputar kebutuhan dasar pokok dan sangat vital–yang hingga kini belum dipenuhi pemerintah.
Juru Bicara Fraksi PAN, Hairul Anwar menyampaikan, reses merupakan sarana komunikasi politik antara wakil rakyat dengan masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban moral kepada konstituen.
Menurutnya, dalam pelaksanaan reses Fraksi PAN banyak menerima aspirasi terkait kondisi infrastruktur yang masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Banyak jalan poros kabupaten yang rusak parah sehingga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat dan membahayakan pengguna jalan. Karena itu kami berharap pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan infrastruktur tersebut,” jelasnya.
Dia juga menyoroti buruknya sistem drainase di sejumlah titik yang menyebabkan genangan air saat musim hujan, seperti di Jalan Trunojoyo Desa Gedungan, Kecamatan Batuan. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan banyaknya penerangan jalan umum (PJU) yang rusak di beberapa kecamatan, serta kerusakan tangkis laut di wilayah pesisir yang berpotensi menimbulkan abrasi.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Darul Hasyim Fath mengatakan, reses menjadi sarana penting untuk menjalin komunikasi dua arah antara DPRD dengan masyarakat.
Menurutnya, hasil reses menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan kebutuhan dasar sebagai prioritas pembangunan daerah.
“Persoalan infrastruktur seperti jalan, drainase, jembatan, serta sarana air bersih masih menjadi keluhan utama masyarakat karena berdampak langsung terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi,” ungkapnya.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti persoalan pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pemberdayaan UMKM. Warga berharap adanya peningkatan fasilitas sekolah, bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu, peningkatan pelayanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil, serta dukungan permodalan dan pelatihan bagi pelaku usaha kecil.
Di lain sisi, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Jazuli menjelaskan, kegiatan reses merupakan bagian dari fungsi representasi anggota DPRD untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam laporan resesnya, Fraksi Demokrat menyoroti sejumlah persoalan seperti kerusakan jalan penghubung antar desa, kebutuhan penerangan jalan umum, pembangunan drainase, akses air bersih di wilayah kepulauan, hingga kebutuhan sarana pertanian dan jalan usaha tani.
“Selain infrastruktur, masyarakat juga berharap adanya peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk rehabilitasi ruang kelas yang rusak serta peningkatan kesejahteraan guru honorer,” katanya.
Sementara itu dari Fraksi PKB melalui juru bicaranya, M. Mirza Khamaini Hamid mengungkapkan, hasil reses tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata, tetapi harus benar-benar ditindaklanjuti dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.
Dia mengingatkan agar aspirasi masyarakat yang diserap dalam reses menjadi rujukan dalam penyusunan program dan penganggaran daerah.
“Jika aspirasi masyarakat terus berulang setiap tahun tanpa solusi, maka ada yang belum sinkron antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program di lapangan,” tegasnya.
Lalu dari Fraksi NasDem melalui juru bicara Samsiyadi menyampaikan, sejumlah aspirasi masyarakat kepulauan, khususnya terkait perbaikan pelabuhan di Pulau Masalembu.
Sebagaimana aspirasi masyarakat, percepatan pembangunan pembangkit listrik, pembangunan pos keamanan laut, serta peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi laut.
Fraksi PPP yang diwakili Hairul Anam juga menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang rusak di sejumlah wilayah, kebutuhan penerangan jalan, serta perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, sektor pertanian juga menjadi perhatian, terutama terkait kelangkaan air irigasi dan fluktuasi harga komoditas pertanian.
Sedangkan Fraksi Gerindra-PKS melalui juru bicara Holik menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Fraksi ini juga menyoroti kebutuhan perbaikan jalan, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ketahanan pangan.
Secara umum, seluruh fraksi berharap hasil reses II DPRD Sumenep tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (ara/ong)
