KABAR MADURA | Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menilai setahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman-Sukriyanto, telah menunjukkan sejumlah capaian positif. Namun, baginya, evaluasi dan perbaikan tetap diperlukan ke depan.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, salah satu capaian paling menonjol dari pemerintahan Kiai Kholil-Sukri adalah penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.
Selain itu, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga cukup signifikan, bahkan mencapai lebih dari Rp50 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tapi perlu diingat, itu (penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, red) bukan semata-mata karena pemda. Tapi juga karena faktor lain, seperti investor yang banyak membuat lapangan kerja baru,” ujarnya kepada Kabar Madura, Senin (30/3/2026).
Ali Masykur menyebut, komunikasi bupati dengan DPRD sejauh ini cukup kondusif. Namun, terlepas dari itu semua, tak ada gading yang tidak retak. Sebab itu, evaluasi harus tetap diberikan untuk kebaikan pemerintahan ke depan.
“Kritik dan saran harus diberikan kepada pemerintah daerah,” tegasnya.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu memberikan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi. Dia menyoroti pentingnya optimalisasi sektor PAD, salah satunya melalui pengelolaan parkir dengan sistem portalisasi guna mencegah kebocoran dan menjaga keberlanjutan pendapatan daerah.
Di sektor kesehatan, Ali Masykur mendorong peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan (nakes), terutama dalam pelayanan kepada ibu hamil dan bayi. Dorongan ini disampaikan sebagai respons terhadap kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, di mana angka tindakan persalinan melalui operasi sesar atau bedah di Pamekasan tergolong cukup tinggi.
“Kami masih banyak menerima keluhan dari masyarakat, terutama di sektor kesehatan itu. Kami rasa itu yang perlu diperhatikan ke depan,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, percepatan reformasi birokrasi juga dinilai menjadi aspek penting karena merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan.
“Kami melihat, bupati masih seperti ragu-ragu dalam melakukan reformasi birokrasi,” tutupnya. (nur/zul)
