KABAR MADURA | Rumah aman yang disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep mendapatkan keluhan dari masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Ketua KPI Sumenep Nunung Fitriana. Menurutnya, fasilitas rumah aman itu harus benar-benar nyaman, baik secara fisik maupun terhadap jaminan psikologis para korban.
“Dulu itu fasilitas fisik seperti kamar mandinya kurang ideal lah bagi kami, dan juga fasilitas lainnya juga diperlukan untuk diperhatikan,” kata dia.
Sejauh ini, rumah aman terkesan tidak aman, sehingga sangat diperlukan perhatian lebih.
“Jika keberadaannya dirahasiakan, boleh-boleh saja, akan tetapi jangan menjadi alasan sangat tidak diperhatikan,” imbuh Nunung.
Menurut penuturan Nunung, pernah ada korban pelecehan seksual asal kepulauan yang harus diamankan di salah satu hotel di Sumenep. Hal itu, tegasnya, salah satu indikasi bahwa keberadaan rumah aman itu kurang nyaman.
“Makanya kami selalu meminta pemerintah agar memerhatikan secara serius, sebab mereka sangat membutuhkan pendampingan, terutama kondisi psikologisnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Sumenep Mustangin mengaku Pemkab Sumenep mengaku sudah membenahi fasilitas penunjang rumah aman tersebut.
“Yang fasilitasnya buruk itu dulu, seperti kamar mandi dan sebagainya, kalau sekarang sudah tidak lagi, sudah dibenahi,” paparnya.
Mustangin melanjutkan, sebenarnya dia tidak mengetahui terkait kondisi fisik rumah aman, sebab sampai saat ini tidak tahu keberadaan rumah aman itu, termasuk lokasinya.
“Yang tahu kan notaris dan beberapa pihak saja, kami sendiri tidak tahu, lokasinya di mana,” pungkasnya. (ara/waw)
