KABAR MADURA | Penghapusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dalam proses pencarian kerja kini ramai diperbincangkan publik.
Wacana penghapusan SKCK itu diusulkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya, berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.
Usulan penghapusan SKCK tersebut mendapat respon positif dari DPR RI, utamanya oleh Komisi III.
Dilansir dari akun resmi instagram @dpr-ri, penghapusan SKCK itu merupakan angin sejuk dalam upaya penyederhanaan birokrasi.
Selain itu, usulan tersebut dianggap sebagai pencegahan praktik pungutan liar yang kerap terjadi di lapangan saat penerbitan SKCK.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, pemberlakuan SKCK selama ini dianggap tidak memiliki dampak signifikan. Sebab tidak ada jaminan bahwa orang yang dapat SKCK tidak bermasalah.
“SKCK sebagai persyaratan terkadang justru menyulitkan masyarakat, misalnya saat mencari pekerjaan. Nggak ada jaminan orang punya SKCK nggak bermasalah,” terangnya dikutip dari akun instagram @dpr-ri.
Kendati mendapat respon positif, penghapusan SKCK memiliki dampak positif dan negatif.
Berikut dampak positif:
- Proses rekrutmen lebih cepat dan mudah
Pelamar tidak perlu mengurus SKCK yang sering memakan waktu dan biaya, sehingga proses melamar kerja jadi lebih efisien.
- Mengurangi beban administrasi
Perusahaan tidak perlu memverifikasi dokumen SKCK, yang bisa menghemat waktu dan tenaga.
- Meningkatkan kesempatan bagi mantan narapidana atau pelanggar hukum ringan
Mantan napi atau orang pernah bermasalah dengan hukum bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk membangun karir tanpa diskriminasi administratif.
- Mendorong perusahaan lebih fokus pada keterampilan dan kualifikasi pelamar
Penilaian lebih objektif terhadap kompetensi daripada latar belakang hukum yang belum tentu relevan dengan posisi kerja.
Dampak Negatif:
- Potensi meningkatnya risiko keamanan di lingkungan kerja
Tanpa SKCK, perusahaan mungkin kesulitan mengetahui latar belakang kriminal calon pegawai yang bisa berdampak pada keselamatan atau kepercayaan internal.
- Kesulitan menyaring kandidat untuk posisi sensitif
Untuk pekerjaan yang menyangkut keuangan, keamanan, atau data sensitif, informasi dari SKCK bisa sangat penting.
- Kehilangan kontrol preventif dalam proses rekrutmen
SKCK bisa menjadi alat pencegahan bagi individu dengan riwayat kriminal berat untuk mengakses posisi strategis.
- Menurunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan
Apabila diketahui bahwa instansi tertentu mempekerjakan orang dengan catatan kriminal tanpa seleksi ketat, bisa menimbulkan citra negatif.
(nur)
