KABAR MADURA | Setelah dikembalikan lagi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bupati Pamekasan tahun 2024 kembali dinyatakan tidak lengkap.
Data rinci yang sebelumnya diminta, ternyata tidak dilengkapi, meskipun sudah dibahas intens selama tiga hari bersama perwakilan Pemkab Pamekasan. Akibatnya, pansus DPRD Pamekasan yang membahas LKPj tersebut kembali menunda rapat yang membahas penentuan rekomendasinya.
Wakil Ketua Pansus LKPj M. Saedy Romli mengatakan, belum lengkapnya data rinci tersebut untuk menentukan rekomendasinya. Sedangkan rekomendasi itu yang harus jadi rujukan bagi Pemkab Pamekasan untuk pelaksanaan LKPj tahun berikutnya.
“Makanya pembahasan rekomendasi saat ini kami tunda sampai 2 Mei 2025, targetnya 7 Mei 2025 sudah harus tuntas,” kata Saedy, Selasa (29/4/2025).
Salah satu data yang dinilai tidak lengkap itu adalah dari 9 item indikator capaian kinerja, hanya satu yang tercapai. Indikator tersebut hanya persentase pertumbuhan ekonomi, yakni target 5 persen dicapai 5,05 persen.
Sedangkan empat item lainnya, mulai dari indeks Gini, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, dan indeks pembangunan manusia (IPM) tidak tercapai.
Sedangkan sisanya belum diukur dari target yang sudah ditentukan, mulai dari indeks kepuasan layanan infrastruktur, indeks modal sosial, indeks pembangunan gender, dan indeks reformasi birokrasi.
“Jadi permasalahan itu muncul di LKPj ketika kami melihat target dan tujuan, serta sasaran program mana yang tidak tercapai, apa masalah, baru kami bisa merumuskan dari permasalahan yang ada,” urainya.
Politisi Partai Gelora itu menyebut, pada rekapitulasi capaian kinerja sasaran LKPj belum secara gamblang menjelaskan permasalahan dari yang tercapai dan tidak tercapai.
“Jadi tanggal 2 Mei 2025 yang kurang harus tersaji semua, jadi kami pembahasan nanti 2-3 Mei dilakukan pembahasan,” imbuhnya. (rul/waw)
