KABAR MADURA | Harapan persoalan tunggakan gaji karyawan PT. Sumekar Line segera menemui titik terang kembali pupus. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Sumenep, Rabu (7/5/2025), jajaran direksi perusahaan pelat merah itu belum mampu memberikan solusi konkret mengenai tunggakan gaji karyawan tersebut.
Direktur PT. Sumekar Line Syaiful Bahri hanya menyampaikan bahwa pihaknya akan meremukkan persoalan itu dalam rapat internal. Pernyataannya itu tidak disertai tenggat waktu ataupun rencana pasti mengenai pembayaran hak-hak para pekerja.
“Kami akan cari solusi, nanti kami rembukkan secara internal,” ujar Syaiful.
Berdasarkan data yang dihimpun DPRD, total tunggakan gaji PT. Sumekar Line mencapai Rp3.413.224.888. Rinciannya, gaji 25 karyawan darat sebesar Rp1.148.039.322, gaji 36 anak buah kapal (ABK) Rp1.558.891.441, gaji dua direksi Rp492.937.400, serta gaji empat komisaris Rp213.356.725.
Diketahui, PT. Sumekar Line baru saja menerima kucuran dana subsidi operasional dari pemerintah daerah sebesar Rp4 miliar pada 7 Maret 2025 lalu. Subsidi itu disebut-sebut mencakup alokasi anggaran untuk pembayaran gaji. Namun faktanya, hingga kini hak para karyawan dan ABK belum juga dibayarkan.
Kondisi ini semakin memperparah situasi di lapangan. Sejumlah ABK Dharma Bahari Sumekar (DBS) III yang merasa diabaikan, memilih mogok bekerja. Namun, pihak manajemen hanya merespons dengan imbauan tanpa solusi nyata.
“Kami akan dekati mereka (yang mogok kerja) dan imbau mereka,” ucap Syaiful.
Menanggapi sikap pasif direksi PT Sumekar Line, Anggota Komisi II DPRD Sumenep, H. Masdawi, menegaskan, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, sebab akan berdampak pada lumpuhnya layanan transportasi laut di wilayah kepulauan Sumenep.
“Minimal dibayar bertahap, jangan cuma janji. Kalau tidak, operasional bisa lumpuh total. Kasihan para karyawan dan ABK yang terus digantung nasibnya,” tutur politisi Partai Demokrat itu. (ara/zul)
