KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep akhirnya buka suara terkait kondisi
PT. Sumekar Line
Tunggakan Gaji Karyawan Capai Rp3,4 M, Pemkab Sumenep Bakal Rombak Manajemen PT. Sumekar Line
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar mengatakan, pihaknya tengah menunggu hasil audit menyeluruh dari Inspektorat sebagai dasar untuk merombak total jajaran direksi dan manajemen PT. Sumekar Line.
Tunggakan Gaji Karyawan PT. Sumekar Line Tidak Temui Solusi, Layanan Transportasi Laut Terancam Lumpuh
Direktur PT. Sumekar Line Syaiful Bahri hanya menyampaikan bahwa pihaknya akan meremukkan persoalan itu dalam rapat internal. Namun, pernyataannya tidak disertai tenggat waktu ataupun rencana pasti mengenai pembayaran gaji para pekerja.
67 Karyawan Tidak Digaji Dua Tahun, Komisi II DPRD Sumenep Minta Pertanggungjawaban PT. Sumekar Line
Ketua Komisi II DPRD Sumenep Irwan Hayat menegaskan, pihaknya telah menerima laporan yang sangat substansial mengenai pelanggaran hak-hak dasar pekerja di PT. Sumekar Line. Pihaknya akan segera memanggil direksi perusahaan milik Pemkab Sumenep itu untuk dimintai pertanggungjawaban.
3 BUMD Dinilai Bebani Daerah, Politisi PKB: Jangan hanya Jadi Tempat Parkir Jabatan
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Rasidi, menyatakan, tiga BUMD itu nyaris tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap PAD. Padahal, BUMD ini dibentuk dengan mandat utama untuk menopang pembangunan daerah melalui aktivitas bisnis yang produktif.
Karyawan Kapal DBS III Tidak Digaji Dua Tahun Mengeluh ke DPRD Sumenep
Terdapat 67 karyawan yang mengaku tidak digaji selama dua tahun. 21 karyawan di antaranya bertugas di wilayah daratan, sementara sisanya adalah anak buah kapal (ABK). Mereka mendatangi kantor DPRD Sumenep, Senin (5/5/2025), untuk mengadukan permasalahan tersebut.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.