KABAR MADURA | Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pamekasan tahun ini dialokasikan kepada enam desa. Masing-masing menerima dana Rp100 juta untuk mendukung pengembangan usaha desa.
Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan M. Rahman menjelaskan, bantuan dari Pemprov Jawa Timur tersebut sudah tersalurkan ke lima desa, yakni Murtajih, Grujugan, Galis, Palengaan Laok, dan Lesong Daya.
Satu desa lainnya, Bicorong, belum bisa mencairkan dana karena pengajuan terlambat sehingga tidak tercatat di APBDes.
“Kemungkinan bulan depan sudah cair untuk Desa Bicorong,” ujar Rahman, Senin (11/8/2025).
Tahun ini, DPMD Pamekasan mengajukan tujuh desa penerima BKK BUMDes. Namun, pengajuan Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean, ditolak karena status BUMDes-nya masih pemula. Sementara penerima BKK minimal berstatus berkembang atau maju.
Enam desa yang lolos memiliki fokus pengembangan berbeda. Desa Murtajih mengembangkan TPS3R, sedangkan Galis, Grujugan, Palengaan Laok, dan Lesong Daya fokus pada pengelolaan pertokoan.
“Anggarannya sudah cair 100 persen, meski ada desa yang belum membelanjakan sepenuhnya,” tambah Rahman.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan H. Luthfi menegaskan, BKK BUMDes merupakan stimulan untuk mengembangkan usaha desa. Sebab itu, pengelolaannya harus melibatkan seluruh pihak, termasuk masyarakat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta dinas terkait lebih proaktif dalam memantau dan membina penggunaan dana agar tepat sasaran.
“Dinas harus intens memberikan penyuluhan terkait kepastian pengembangan usaha di masing-masing BUMDes, sekaligus memastikan pengelolaannya melibatkan masyarakat,” tegasnya. (nur/zul)
