Dinsos Sampang Kesulitan Temukan Bukti Pemotongan Bansos, PMII Sebut Masyarakat Sudah Tidak Percaya

Berita70 views

KABAR MADURA | Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sampang mengakui kesulitan dalam menindaklanjuti dugaan pemotongan bantuan sosial (bansos) Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Meski laporan dari masyarakat terus berdatangan, praktik pemotongan disebut sulit dibuktikan karena sebagian penerima bantuan enggan memberikan keterangan terbuka.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sampang Erwin Elmi Syahrial menyatakan, pihaknya telah menerima sejumlah informasi terkait dugaan pemotongan Bansos P3KE. Namun, sampai saat ini belum ada laporan yang dapat ditindaklanjuti secara hukum karena minimnya bukti.

“Kami terus terang saja kesulitan menindaklanjuti dugaan adanya pemotongan Bansos P3KE. Karena saat kami turun di lapangan masyarakat tidak mengaku ada pemotongan,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

Baca Juga:  Triwulan Pertama 2026, Tren Kasus Campak di Pamekasan Menurun

Erwin menjelaskan, tim Dinsos sudah beberapa kali melakukan monitoring di lapangan, tetapi penerima bantuan enggan mengakui adanya pemotongan.

“Kalau memang ada pemotongan, laporkan ke kami dan sebut nama pelakunya biar kami tidak sulit dalam mencari bukti. Yang terjadi di lapangan ke orang lain bilang ada pemotongan, tetapi saat kami tanya tidak ada pemotongan kalau seperti itu kan repot,” tambahnya.

JJS Kabar Madura

Dia menegaskan, tidak boleh ada pemotongan terhadap bansos dengan alasan apapun, karena semua administrasi sudah dianggarkan terpisah dari jumlah bantuan yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca Juga:  WFH ASN Resmi Berlaku di Pamekasan, Legislatif Ingatkan Tanggung Jawab Kerja

“Kami melalui pendamping sudah melakukan sosialisasi secara persuasif untuk menjelaskan kepada KPM harus bertransaksi sendiri digunakan untuk modal usaha, tidak boleh ada pemotongan,” jelas Erwin.

Menanggapi hal ini, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang Latifah menyoroti sikap masyarakat yang enggan terbuka. Menurutnya, itu menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Dinsos sudah menurun.

“Tidak mungkin masyarakat mau mengakui apabila komunikasi Dinsos membawa struktur kedinasan, sebab mereka sudah tidak percaya. Masukan kami, coba mereka turun ke bawah atas nama masyarakat biasa kami yakin mereka mau terbuka,” tegasnya. (yan/zul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *